KELANGSUNGAN BISNIS MASKAPAI KIAN BERAT – PEMBIAYAAN KHUSUS AVIASI DIGAGAS

Bisnis, JAKARTA — Menghadapi kondisi industri penerbangan nasional yang kian berat, kalangan maskapai mendesak dibentuknya lembaga pembiayaan nonbank khusus untuk aviasi guna mendukung kelangsungan bisnis mereka.

Bisnis Indonesia, Rabu, 30 September 2020, halaman 3.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja menegaskan

Terobosan fundamental harus mulai disusun selama satu hingga dua pekan ke depan melalui strategi pembiayaan yang dihadirkan oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini nilai tukar rupiah menjadi momok

utama bagi industri penerbangan yang dapat menggerus operasional maskapai.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, kata Denon, bisnis penerbangan dapat terpinggirkan dengan beban

risiko yang terus meningkat. Apalagi saat ini dunia usaha sedang menghadapi kondisi darurat akibat bencana nonalam yang disebabkan pandemi Covid-19. Adanya semacam proteksi dari pemerintah, kata Denon, sangat dibutuhkan agar kelangsung bisnis penerbangan dapat terjaga.

Lembaga yang diusulkan oleh INACA pada prinsipnya seperti yang sudah berjalan saat ini untuk pembiayaan ekspor impor, yaitu Lembaga Pembiyaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank). Model pembiayaan dari lembaga khusus semacam itu, kata Denon, bisa juga dipertimbangkan untuk direalisasikan guna mendukung kelangsungan bisnis maskapai penerbangan.

Menurut dia, dalam kondisi yang serba sulit saat ini, pemerintah harus hadir secara nyata dalam industri transportasi udara nasional. “Lembaga ini bisa diinisiasi sejak awal, karena musuh utama maskapai nilai tukar menjadi kesulitan tersendiri bagi industri penerbangan karena nilainya bergeser dari waktu ke waktu. Ini untuk mengurangi ketergantungan dari lembaga dan bargaining power maskapai cukup kuat,” ujarnya, Selasa (29/9).

Denon, yang juga CEO Whitesky Aviation tersebut, mengemukakan bahwa jumlah penumpang transportasi udara di Tanah Air hingga Agustus mencapai 2 juta hingga 3 juta per bulannya. Angka ini hanya mencapai 30% dibandingkan dengan pencapaian pada 2019. Adapun jumlah penumpang pada 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan sekitar 20%. Jumlah penumpang pada 2018 tercatat sebesar 115 juta orang dan pada 2019 berjumlah 91 juta orang.

“Kami melihat ada upaya realistis menghadapinya di mana demand yang ada saat ini tidak bisa kembali seperti pada 2019. Upaya memangkas biaya dan mengurangi beban harus dilakukan secara bertahap,

sehingga pasar maskapai yang saat ini mencapai 40% secara realistis bisa dicapai,” papar Denon.

TIDAK MUDAH

Terkait dengan menjaga kelangsungan bisnis penerbangan, Kementerian Perhubungan mendukung upaya maskapai dalam bernegosiasi dengan perusahaan sewa pesawat (lessor) meski tergolong tidak mudah, karena klausul kontrak tidak secara khusus membahas kondisi darurat seperti pandemi saat ini.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengemukakan pada umumnya sistem pembiayaan pesawat udara yang diberikan lessor adalah dengan operating lease (sewa) dan beberapa lessor mendapatkan pembiayaan melalui bank terkemuka dunia. Dia mengakui pandemi Covid-19 berdampak berat kepada lessee yang tidak bisa membayar biaya sewa pesawat sesuai jadwal yang telah disepakati. Namun sayangnya di dalam konteks perjanjian sewa pesawat secara umum tidak dibahas khusus mengenai wabah dan kewajiban lessee kepada lessor bisa dikatakan absolut.

“Alhasil dalam hal terjadi wabah negosiasi untuk restrukturisasi menjadi hal yang tidak mudah.” Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 75% atau 483 unit dari total 641 unit pesawat AOC 121 atau Air Operator Certifi cate menggunakan skema sewa pesawat udara. Sementara itu untuk AOC 135 sekitar 38% di antaranya atau 124 unit dari total 320 unit yang menggunakan sewa.

Pesawat dengan kapasitas di atas 30 kursi penumpang dikategorikan sebagai AOC 121, sedangkan pesawat berkapasitas di bawahnya atau borongan ditandai dengan AOC 135. “Pemerintah mendukung

kondisi pembiayaan pesawat. Apa yang bisa kami dukung, pasti kami dukung. Kami juga memonitor terus langkah gugatan di Prancis dan London. Karena meskipun sama-sama di Eropa standar memberlakukan perjanjian b to b berbeda,” kata Novie.

Sebanyak 15 badan usaha niaga berjadwal nasional melakukan pengurangan frekuensi meski telah kembali melayani rute penerbangan domestik periode summer 2020, kecuali TransNusa yang telah berhenti sementara pada 2019.

Untuk rute internasional, maskapai nasional juga mengurangi rute dan frekuensinya. Garuda Indonesia dari 30 rute hanya beroperasi 11 rute, sedangkan AirAsia dari 25 rute hanya melayani 5 rute pada Juli 2020.

Dimintai komentarnya, Hendra Ong, praktisi hukum leasing dan keuangan pesawat, menjelaskan maskapai dan perusahaan leasing menerapkan empat skema transaksi pesawat yang berlaku secara internasional dan juga diterapkan di Indonesia. Di antaranya direct financing, finance lease, operating

lease serta sale and lease back.

Dari skema-skema tersebut tidak ada klausul kondisi darurat force majeure melainkan net lease. Alhasil, ketika pesawat didistribusikan kepada maskapai maka seluruh kewajiban pembayaran dan pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan kontrak.

“Apapun yang terjadi termasuk ketika ada Covid-19 kewajiban pembayaran rental, termasuk pemeliharaan tetap harus dilakukan. Namun lessor sebenarnya juga reasonable. Selama 6 bulan ini ada yang melakukan restrukturisasi amendemen dan penyesuaian bunga,” ujarnya tanpa merinci maskapai dimaksud.

Anitana Widya Puspaanitana.puspa@bisnis.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s