Berlaku Besok, Pemerintah Hapus Airport Tax di 13 Bandara

Calon penumpang di bandara berjalan menuju pesawat terbang komersil. (Foto ilustrasi)
Calon penumpang di bandara berjalan menuju pesawat terbang komersil. (Foto ilustrasi)

VIVA – Pemerintah menghapus biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau seringkali dikenal sebagai Passenger Service Charge (PSC) di 13 bandara yang ditentukan. Pembebasan Airport Tax itu diberikan kepada para penumpang yang berangkat dalam upaya mendorong kebangkitan industri penerbangan dan pariwisata.

“Setiap penumpang tidak dibebani biaya PSC, karena akan dikeluarkan dari komponen biaya tiket, dan biaya PSC-nya akan ditagihkan oleh operator bandara kepada Pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

Stimulus PJP2U ini akan diberlakukan bagi calon penumpang yang membeli tiket mulai dari tanggal 23 Oktober 2020 jam 00.01 WIB hingga 31 Desember 2020 jam 23.59 WIB. “Dan tiket yang dibeli untuk penerbangan sebelum jam 00.01 tanggal 1 Januari 2021,” katanya.

Hal tersebut disampaikan usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemberian Stimulus Penerbangan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara dan Pemberian Stimulus Pelayanan Jasa Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, yang antara lain dihadiri oleh Dirut PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi, Dirut PT Angkasda Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, serta Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja.

Dikatakan Novie, pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk bagi industri penerbangan yang berdampak pada anjloknya arus penumpang dari dan ke berbagai daerah, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perhubungan perlu memberikan insentif atau stimulus penerbangan.

Harapan dari stimulus Tarif PJP2U ini, katanya, akan memberikan keringanan bagi para penumpang untuk bepergian menggunakan jasa transportasi udara yang akhirnya akan membangkitkan pertumbuhan industri lainnya seperti pariwisata dan UMKM.

Stimulus berupa penyediaan biaya kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat yang menjadi kewajiban operator bandara baik Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Komodo-Labuan Bajo ditanggung oleh Pemerintah. Sehingga, dapat meringankan beban biaya operasional operator bandara akibat pandemi COVID-19.

Dikatakan, stimulus tarif PJP2U atau PSC akan berlaku di 13 bandara udara yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Hang Nadim, Batam (BTH), Kuala Namu, Deliserdang (KNO), I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS), Yogyakarta Internasional, Kulon Progo (YIA), Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Internasional Lombok, Praya (LOP), Jenderal Ahmad Yani, Semarang (SRG), Sam Ratulangi, Manado (MDC), Komodo, Labuan Bajo (LBJ), Silangit (DTB), Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), Adi Sucipto, Yogjakarta (JOG).

Stimulus PJP2U ini tentunya adalah berita baik bagi masyarakat dan industri penerbangan, diharapkan dengan stimulus ini masyarakat akan mendapatkan keringan biaya perjalanan menggunakan maskapai dengan berbagai tujuan, yang akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti industri pariwisata, sektor UMKM dan juga industri lainnya.

Tentu saja di tengah pandemi ini diharapkan masyarakat pengguna jasa transportasi udara tetap mengutamakan protocol Kesehatan dengan tetap menerapkan 3 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak.

Kemenhub berharap bagi operator penerbangan maupun operator bandar udara dengan adanya stimulus PJP2U menjadi berita baik, dengan harapan peningkatan pengguna jasa transportasi udara, namun di sisi lain para pemangku kepentingan penerbangan tetap diwajibkan menaati SE Dirjen Nomor 13 Tahun 2020. (Ant)

Link: https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1314905-berlaku-besok-pemerintah-hapus-airport-tax-di-13-bandara

AirAsia X Berhenti Beroperasi di Indonesia, Ada Apa?

Foto Pesawat Airbus A330-900 yang dipesan AirAsia X(dok AirAsia X, Airbus)

JAKARTA, KOMPAS.com – Maskapai AirAsia X berencana menutup operasionalnya di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, maskapai yang merupakan bagian dari AirAsia Group itu belum dapat beroperasi sejak Maret lalu. Deputy Chairman Air Asia X Lim Kian Onn mengatakan, penutupan operasional juga merupakan bagian dari restrukturisasi yang tengah dilakukan maskapai guna menghapus utang sebesar 63,5 miliar ringgit atau setara Rp 222 triliun (asumsi kurs Rp 3.500 per ringgit).

Lim mengaku kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari para investor dan kreditur. Pasalnya, mereka merasa kecewa dan meminta meminta persyaratan yang lebih baik, termasuk ekuitas gratis untuk utang yang dihapuskan. Namun, Lim menambahkan, hal itu tidak mungkin dipenuhi oleh maskapai penerbangan.  Meskipun begitu, Lim memastikan bahwa pihaknya akan menemukan jalan tengah guna memajukan bisnis maskapai.

“Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari ditutupnya usaha kami,” ujarnya dikutip dari The New Straits Times, Senin (19/10/2020). Sebagai informasi, AirAsia X merupakan maskapai yang difokuskan untuk melayani penerbangan jarak jauh, dengan waktu terbang lebih dari 4 jam. CEO AirAsia Group Tony Fernandes pun mengakui, penerbangan jarak jauh akan memakan waktu pulih lebih lama ketimbang jarak dekat. “Business travel, penerbangan antarbenua, first class travel, akan membutuhkan waktu lama untuk bangkit,” ucap Fernandes.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “AirAsia X Berhenti Beroperasi di Indonesia, Ada Apa? “, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/10/19/140800926/airasia-x-berhenti-beroperasi-di-indonesia-ada-apa.
Penulis : Rully R. Ramli
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Kiat Maskapai Bertahan Saat Pandemi: Thai Airways Jualan Gorengan, AirAsia Bisnis Akikah

Gerai penjualan patong-go di gedung THAI Catering, Bangkok.
Gerai penjualan patong-go di gedung THAI Catering, Bangkok.(FACEBOOK THAI CATERING)

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyebaran pandemi virus corona ( Covid-19) membuat performa industri maskapai babak belur. Jumlah penumpang anjlok seiiring dengan pembatasan aktivitas di berbagai negara. Tak mau tinggal diam menanti ancaman kebangkrutan, perusahaan maskapai penerbangan terpaksa merambah bisnis lain agar bisa tetap bertahan. Salah satu kiatnya yakni memanfaatkan anak usaha atau divisi bisnis katering untuk meraup pendapatan tambahan. Sebagaimana diketahui, industri kuliner memang relatif kebal terhadap pandemi Covid-19. Belanja masyarakat yang masih tinggi terhadap konsumsi makanan jadi tolok ukurnya. Berikut contoh dua maskapai penerbangan yang terjun ke bisnis kuliner.

1. AirAsia buka bisnis daging akikah

Maskapai penerbangan swasta terbesar Malaysia ini baru saja mengumumkan langkah bisnis dengan terjun ke perdagangan daging akikah. Populasi muslim di Negeri Jiran yang besar, membuat prospek bisnis daging kambing untuk aqiqah sangat potensial. Selain itu, AirAsia juga fokus menggarap pasar umat muslim di luar negeri yang jadi wilayah operasional armada pesawat AirAsia seperti Timur Tengah, Bangladesh, Thailand, dan India. Permintaan daging akikah selalu tinggi dan tak mengenal musim. Air Asia sendiri meluncurkan platform penjualan online bernama Ikhlas yang bisa diakses di laman ikhlas.com/aqiqah. Bisnis daging akikah ini dijalankan anak perusahaannya, Ikhlas Com Travel Sdn Bhd yang berkantor pusat di Kuala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia.

Harga kambing yang ditawarkan bervariasi yakni antara RM 499 atau sekitar Rp 1,77 juta (kurs Rp 3.500) dan paling mahal sebesar RM 799 atau sekitar Rp 2,83 juta. “Sebagai bagian dari ekspansi bisnis digital grup AirAsia, Ikhlas, lini bisnis airasia.com yang melayani platform gaya hidup Muslim hari ini meluncurkan layanan terbarunya, aqiqah,” tulis Air Asia di laman resminya seperti dikutip pada Senin (12/10/2020).

2. Thai Airways jual gorengan

Thai Airways adalah satu contoh maskapai yang terbilang sukses menggeluti bisnis kuliner di luar katering penerbangan di saat pandemi Covid-19. Tak tanggung-tanggung, maskapai flag carrier ini bahkan mengandalkan jualan gorengan.

Gorengan yang dijual Thai Airways cukup populer bagi masyarakat Thailand, khususnya di Bangkok. Perusahaan ini memanfaatkan aset kateringnya untuk memproduksi gorengan yang diberi nama Patong-go tersebut.

Untuk penjualannya, selain menyewa tempat di berbagai lokasi strategis, Thai Airways juga memanfaatkan aset-aset propertinya seperti kantor di berbagai sudut kota untuk lokasi berjualan. Setiap orang, orang-orang rela mengantre untuk membeli Patong-go sejak dibuka mulai pagi hari. Dikutip dari Bangkok Post, setiap kotak dijual seharga 50 baht (Rp 23.600) yang berisi tiga gorengan dan sebungkus saus celup yang terbuat dari ubi ungu dan telur custard. Beberapa lokasi penjualannya antara lain toko roti Puff & Pie di pasar Or Tor Kor, di kantor pusatnya di distrik Chatuchak, gedung Rak Khun Tao Fa, gedung Thai Catering di distrik Don Muang, serta kantor cabang Thai Airways di Silom. Thai Airways tak hanya menjual gorengan, lini bisnis kateringnya juga dimanfaatkan untuk menjual roti. Perusahaan juga menyulap restoran menjadi kabin pesawat kelas satu. Untuk membangun suasana, restoran itu dilengkapi dengan kursi yang nyaman dan awak kabin yang perhatian.

Thai Airways restoran pop up di Bangkok, Thailand.
Thai Airways restoran pop up di Bangkok, Thailand. (Dok. AFP)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kiat Maskapai Bertahan Saat Pandemi: Thai Airways Jualan Gorengan, AirAsia Bisnis Akikah”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/10/12/150600626/kiat-maskapai-bertahan-saat-pandemi-thai-airways-jualan-gorengan-airasia.
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris

Covid-19 Vaccine Delivery Will Present Tough Challenge to Cargo Airlines

Covid-19 Vaccine Delivery Will Present Tough Challenge to Cargo Airlines

  • Inoculations for the new coronavirus will require thousands of extra flights, taxing stretched airlines
  • UPS is combining multiple refrigerators at its airport hubs to store vaccines in transit.

The pandemic has revealed shortcomings in global supply chains and forced business to make logistics a bigger strategic priority. Successfully delivering Covid-19 vaccines will test manufacturers and shippers on what lessons have been learned.
“If 50 million doses were available today, could we distribute them?” asked Glyn Hughes, head of cargo at the International Air Transport Association, a trade group. “The answer is almost certainly ‘No’, for every jurisdiction.”
The air-cargo industry is making plans for delivering as many as 20 billion Covid-19 vaccination doses, even before regulators have approved any of the multiple treatments under development. Shippers say they are having to plan without knowing exactly how many vaccine doses they’ll have to ship, where they will be manufactured and how cold they have to be kept.
Pharmaceutical companies and shippers say they expect the bulk of vaccine supplies to be transported by air. Cargo-airline executives are working on a delivery schedule that assumes initial batches become available during the traditional peak season for shipping that runs from fall through early February.
Carriers such as FedEx Corp. FDX 0.44% and the DHL arm of Deutsche Post AG DPSGY 0.22% have started preparations such as introducing new temperature-monitoring systems to track future vaccine shipments. United Parcel Service Inc. UPS -0.41% and Deutsche Lufthansa AG are building “freezer farms” combining multiple refrigerators at their airport hubs to store vaccines in transit.
Yet cargo flights are fast filling up through February with bookings for consumer electronics, apparel and industrial parts through the holiday season and new year, said airline executives. This year’s peak season is expected to include a lift from the delayed iPhone 5G from Apple Inc. and Sony Corp.’s PlayStation 5.
“We’re planning for the mother of all peaks,” said Don Colleran, president of FedEx’s express division, on an investor call last month.
Airlines said they would make room for essential supplies such as vaccines, just as they have for personal protective equipment throughout the pandemic.
Most of the potential vaccines have to be kept at a low constant temperature throughout the journey to prevent spoiling, according to cargo experts. These fall into two temperature ranges—around freezing and about minus 70 degrees Celsius—with very different transport and storage requirements.
Pharma executives said spoilage rates for other vaccines during transport range from 5% to as much as 20% because of poor temperature control.
“This is going to be one of the biggest challenges for the transportation industry,” Michael Steen, chief operating officer at Atlas Air Worldwide Holdings Inc., said in an interview. Atlas is one of the largest cargo airlines, flying freight on behalf of customers including Amazon.com Inc. and DHL.
Cargo executives said they expect it will take two years for a vaccine to reach all of the world’s population, with particular challenges in some emerging markets where infrastructure is limited.
The air-cargo industry isn’t starting from scratch. Pharma products have been one of the fastest-growing and most profitable cargo types over the past decade. Shippers have developed increasingly sophisticated supply chains for vaccines in recent years, especially for the flu. Gene therapies, another booming area, already require transport and storage at very low temperatures.
Planning flu-season vaccine deliveries typically starts months ahead and includes analyzing which routes and airports carry the highest risk for delays and spoilage, said Larry St. Onge, president of DHL’s life sciences and health care unit.
DHL is applying that analysis to potential Covid-19 vaccines, which will have more-urgent delivery needs and far larger volume.
IATA estimates transporting a single dose to the global population would require the equivalent of 8,000 fully-laden Boeing Co. 747 flights, based on dimensions for vials and packaging provided by pharma companies. A recent study by DHL and McKinsey & Co. pegged demand at 15,000 flights, while including syringes and protective equipment for medical staff would increase the cargo-space requirement.
Pharma shipments already account for around 1.9% of global air-cargo volume, said IATA, and adding Covid-19 vaccines could double that share. Not every freighter jet is able to handle very cold cargo because of regulatory restrictions on how much dry ice they can transport to cool them, said executives.
Air-cargo capacity is already tight, with flights flying fuller than before the pandemic started. International air-cargo capacity was down 32% in August from a year earlier while demand was only 14% lower.
The pandemic-driven travel downturn has removed from service hundreds of passenger jets and the belly space that once carried cargo. More freighters are joining the fleet, with Atlas returning stored 747s from the desert and passenger airlines converting around 100 planes to carry freight in their cabins.
Covid-19 vaccine makers such as Pfizer Inc. have already begun manufacturing doses to be ready for shipment should regulators authorize their use. However, the uncertainty over approval timing and shipping requirements has meant they have stopped short of booking space on cargo flights, said airline executives.
The U.S. government last month outlined its initial plans for distributing vaccines domestically under its Operation Warp Speed program run by the Department of Health and Human Services and the Pentagon, as well as the Centers for Disease Control and Prevention.
McKesson Corp. , one of the world’s largest drug wholesalers, has been contracted by CDC to ship some vaccine types in the U.S. It hasn’t detailed how they would be transported, and air-cargo executives said they haven’t signed any Covid-19 vaccine-related deals yet. McKesson declined to comment.
President Trump said during the opening presidential debate last week that the military would support distribution of the vaccine. The Pentagon said it doesn’t expect to have to use military transport aircraft, except to very remote areas. “Our best military assessment is that there is sufficient U.S. commercial-transportation capacity to fully support vaccine distribution,” said a spokesman.

Virgin Atlantic to Test Cabin Crew and Pilots for COVID-19 at Least Once a Month

Photo Credit: Virgin Atlantic

Beleaguered airline Virgin Atlantic is to test all of its cabin crew and pilots for COVID-19 at least once a month as part of measures to “instil confidence” in the safety of air travel. The airline, which is majority-owned by Sir Richard Branson, however, warned the move would do little to increase ticket sales without a system to replace draconian quarantine rules with mass COVID-19 passenger testing.


Pilots and cabin crew have been taking part in a trial of rapid pre-flight COVID-19 testing since September 30 on flights to Hong Kong and Shanghai. Both of these destinations require crew to present a negative COVID-19 test certificate before being allowed entry.


The plan is now to extend rapid testing to other destinations that require negative tests for crew members, as well as those where such requirements don’t currently exist. In effect, it would mean that all crew would be tested for COVID-19 at least once per month.


Testing would be mandatory for certain destinations.
The move follows a similar initiative developed by shareholder Delta Air Lines. The Atlanta-based airline has now tested every member of staff for the novel Coronavirus and plans to roll-out mass rapid testing in the near future.
Results from the mass-testing program, Delta claims, shows that cabin crew are less likely to succumb to COVID-19 than the general public. The airline put that down to safety measures like mandatory mask-wearing rules and enhanced aircraft cleaning.


Last week, Air Canada also announced plans to roll-out mass rapid COVID-19 testing for staff members on a voluntary basis. The airline is using the Abbott rapid ID NOW testing system that can produce results in as little as 15-minutes.
On Monday, the South African government had to clarify rules for flight crew entering the government after Emirates apparently cancelled some services over confusion with new COVID-19 travel restrictions. While passengers must present a negative test certificate dated within 72-hours of travel, this will no longer be a requirement for cabin crew.
They won’t, however, now be allowed to leave their hotel rooms as part of preventative measures.

Link: https://www.paddleyourownkanoo.com/2020/10/05/virgin-atlantic-to-test-cabin-crew-and-pilots-for-covid-19-at-least-once-a-month/

Pesawat Garuda Pakai Masker, Dukung Kampanye Pemerintah

Garuda Indonesia meluncurkan pesawat dengan corak visual bermasker pada bagian depan pesawat Airbus A330-900 Neo.
Garuda Indonesia meluncurkan pesawat dengan corak visual bermasker pada bagian depan pesawat Airbus A330-900 Neo.(Dok. Garuda Indonesia).

Jakarta, CNN Indonesia — 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meluncurkan livery atau corak khusus yang menampilkan visual masker pada bagian depan pesawat Airbus A330-900 Neo.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan peluncuran livery masker pesawat ini merupakan bentuk dukungan terhadap program edukasi pemerintah melalui kampanye ‘Ayo Pakai Masker’.

“Kebanggaan tersendiri bagi kami menjadi maskapai penerbangan nasional pertama di Indonesia yang menampilkan livery khusus pesawat dengan masker. Hal ini juga sejalan dengan komitmen dalam mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang di masa adaptasi kebiasaan baru,” ujar Irfan melalui keterangan resminya, Kamis (1/10).

Irfan memaparkan total pesawat yang akan menggunakan livery bermasker sebanyak 5 armada. Lima pesawat ini akan melayani rute penerbangan domestik maupun rute penerbangan internasional, termasuk destinasi penerbangan Singapura dan Jepang.

Lebih lanjut, dalam rangka mengoptimalkan kampanye penggunaan masker tersebut, Garuda Indonesia akan menyelenggarakan kompetisi desain livery masker pesawat bertajuk ‘Fly Your Design Through The Sky’ yang sepanjang Oktober 2020.

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan apresiasi terhadap inisiatif tersebut.

Irfan memaparkan total pesawat yang akan menggunakan livery bermasker sebanyak 5 armada. Lima pesawat ini akan melayani rute penerbangan domestik maupun rute penerbangan internasional, termasuk destinasi penerbangan Singapura dan Jepang.

Lebih lanjut, dalam rangka mengoptimalkan kampanye penggunaan masker tersebut, Garuda Indonesia akan menyelenggarakan kompetisi desain livery masker pesawat bertajuk ‘Fly Your Design Through The Sky’ yang sepanjang Oktober 2020.

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan apresiasi terhadap inisiatif tersebut.

Link: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201001183642-92-553379/pesawat-garuda-pakai-masker-dukung-kampanye-pemerintah

Saat Lima Pesawat Garuda “Pakai” Masker…

Livery “Ayo Pakai Masker” pesawat Garuda Indonesia A330-900 neo PK-GHG di Hangar 2 GMF AeroAsia.
Livery “Ayo Pakai Masker” pesawat Garuda Indonesia A330-900 neo PK-GHG di Hangar 2 GMF AeroAsia.(Twitter Garuda Indonesia)

JAKARTA, KOMPAS.com – Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendukung program edukasi pemerintah melalui gerakan “Ayo Pakai Masker”. Garuda Indonesia misalnya, menampilkan visual masker pada bagian hidung pesawat jenis Airbus A330-900 Neo. Foto pesawat Garuda Indonesia “pakai” masker itu diunggah akun Twitter resmi maskapai BUMN tersebut @IndonesiaGaruda, Kamis (1/10/2020). Sontak saja foto itu dibanjiri pujian para netizen. “Keren!!!,” tulis akun @bimaevans.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, Garuda Indonesia terus mendukung berbagai upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. “Menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami menjadi maskapai penerbangan nasional pertama di Indonesia yang menampilkan livery khusus pesawat dengan masker,” ujar Irfan dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin.

Irfan menambahkan, pihaknya menyadari bahwa upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 tentunya memerlukan dukungan penuh dan peran aktif berbagai pihak. “Kiranya dengan dengan upaya yang kami lakukan tersebut dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui penggunaan masker,” kata Irfan.

Irfan menjelaskan, ada lima pesawat milik Garuda Indonesia yang bagian depannya menampilkan visual masker. Nanntinya, pesawat-pesawat tersebut akan melayani rute domestik maupun internasional, termasuk rute Singapura dan Jepang.

Sementara itu,  Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif yang dijalankan Garuda Indonesia tersebut. ”Apresiasi setinggi-tingginya dari Komite kepada Garuda Indonesia yang ikut berperan aktif mensosialisasikan penggunaan masker dengan cara yang unik. Rencananya selain di dalam negeri, akan juga ada rute yang ke luar negeri. Hal ini sangat baik, agar masyarakat dunia juga tahu, bahwa Indonesia menomor satukan penanganan kesehatan,” ungkap Erick.

Selain penggunaan masker, Garuda Indonesia juga memastikan protokol kesehatan berjalan optimal pada seluruh lini operasional penerbangan. Misalnya melalui prosedur pengaturan jaga jarak antar penumpang, penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi crew yang bertugas, penyediaan makanan dalam wadah sekali pakai dan penyajian dengan tanpa kontak erat.

Selain itu ada juga kegiatan disinfeksi kabin pesawat yang dilakukan secara rutin serta melalui edukasi terhadap penumpang terkait sistem filtrasi udara di pesawat yang mampu menyaring debu, partikel dan virus hingga mencapai 99,97 persen.

Lebih lanjut dalam rangka mengoptimalkan kampanye penggunaan masker tersebut, Garuda Indonesia menyelenggarakan kompetisi desain livery masker pesawat bertajuk “Fly Your Design Through The Sky” yang dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2020.

Melalui gelaran kompetisi tersebut, Garuda Indonesia turut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menampilkan hasil kreativitas dan desain livery masker pesawat melalui platform media sosial yang nantinya desain masker livery terbaik akan dipilih untuk dapat digunakan Garuda Indonesia pada pesawat lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Saat Lima Pesawat Garuda “Pakai” Masker…”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/10/01/182941426/saat-lima-pesawat-garuda-pakai-masker?page=all#page2.
Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Yoga Sukmana

KELANGSUNGAN BISNIS MASKAPAI KIAN BERAT – PEMBIAYAAN KHUSUS AVIASI DIGAGAS

Bisnis, JAKARTA — Menghadapi kondisi industri penerbangan nasional yang kian berat, kalangan maskapai mendesak dibentuknya lembaga pembiayaan nonbank khusus untuk aviasi guna mendukung kelangsungan bisnis mereka.

Bisnis Indonesia, Rabu, 30 September 2020, halaman 3.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja menegaskan

Terobosan fundamental harus mulai disusun selama satu hingga dua pekan ke depan melalui strategi pembiayaan yang dihadirkan oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini nilai tukar rupiah menjadi momok

utama bagi industri penerbangan yang dapat menggerus operasional maskapai.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, kata Denon, bisnis penerbangan dapat terpinggirkan dengan beban

risiko yang terus meningkat. Apalagi saat ini dunia usaha sedang menghadapi kondisi darurat akibat bencana nonalam yang disebabkan pandemi Covid-19. Adanya semacam proteksi dari pemerintah, kata Denon, sangat dibutuhkan agar kelangsung bisnis penerbangan dapat terjaga.

Lembaga yang diusulkan oleh INACA pada prinsipnya seperti yang sudah berjalan saat ini untuk pembiayaan ekspor impor, yaitu Lembaga Pembiyaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank). Model pembiayaan dari lembaga khusus semacam itu, kata Denon, bisa juga dipertimbangkan untuk direalisasikan guna mendukung kelangsungan bisnis maskapai penerbangan.

Menurut dia, dalam kondisi yang serba sulit saat ini, pemerintah harus hadir secara nyata dalam industri transportasi udara nasional. “Lembaga ini bisa diinisiasi sejak awal, karena musuh utama maskapai nilai tukar menjadi kesulitan tersendiri bagi industri penerbangan karena nilainya bergeser dari waktu ke waktu. Ini untuk mengurangi ketergantungan dari lembaga dan bargaining power maskapai cukup kuat,” ujarnya, Selasa (29/9).

Denon, yang juga CEO Whitesky Aviation tersebut, mengemukakan bahwa jumlah penumpang transportasi udara di Tanah Air hingga Agustus mencapai 2 juta hingga 3 juta per bulannya. Angka ini hanya mencapai 30% dibandingkan dengan pencapaian pada 2019. Adapun jumlah penumpang pada 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan sekitar 20%. Jumlah penumpang pada 2018 tercatat sebesar 115 juta orang dan pada 2019 berjumlah 91 juta orang.

“Kami melihat ada upaya realistis menghadapinya di mana demand yang ada saat ini tidak bisa kembali seperti pada 2019. Upaya memangkas biaya dan mengurangi beban harus dilakukan secara bertahap,

sehingga pasar maskapai yang saat ini mencapai 40% secara realistis bisa dicapai,” papar Denon.

TIDAK MUDAH

Terkait dengan menjaga kelangsungan bisnis penerbangan, Kementerian Perhubungan mendukung upaya maskapai dalam bernegosiasi dengan perusahaan sewa pesawat (lessor) meski tergolong tidak mudah, karena klausul kontrak tidak secara khusus membahas kondisi darurat seperti pandemi saat ini.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengemukakan pada umumnya sistem pembiayaan pesawat udara yang diberikan lessor adalah dengan operating lease (sewa) dan beberapa lessor mendapatkan pembiayaan melalui bank terkemuka dunia. Dia mengakui pandemi Covid-19 berdampak berat kepada lessee yang tidak bisa membayar biaya sewa pesawat sesuai jadwal yang telah disepakati. Namun sayangnya di dalam konteks perjanjian sewa pesawat secara umum tidak dibahas khusus mengenai wabah dan kewajiban lessee kepada lessor bisa dikatakan absolut.

“Alhasil dalam hal terjadi wabah negosiasi untuk restrukturisasi menjadi hal yang tidak mudah.” Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 75% atau 483 unit dari total 641 unit pesawat AOC 121 atau Air Operator Certifi cate menggunakan skema sewa pesawat udara. Sementara itu untuk AOC 135 sekitar 38% di antaranya atau 124 unit dari total 320 unit yang menggunakan sewa.

Pesawat dengan kapasitas di atas 30 kursi penumpang dikategorikan sebagai AOC 121, sedangkan pesawat berkapasitas di bawahnya atau borongan ditandai dengan AOC 135. “Pemerintah mendukung

kondisi pembiayaan pesawat. Apa yang bisa kami dukung, pasti kami dukung. Kami juga memonitor terus langkah gugatan di Prancis dan London. Karena meskipun sama-sama di Eropa standar memberlakukan perjanjian b to b berbeda,” kata Novie.

Sebanyak 15 badan usaha niaga berjadwal nasional melakukan pengurangan frekuensi meski telah kembali melayani rute penerbangan domestik periode summer 2020, kecuali TransNusa yang telah berhenti sementara pada 2019.

Untuk rute internasional, maskapai nasional juga mengurangi rute dan frekuensinya. Garuda Indonesia dari 30 rute hanya beroperasi 11 rute, sedangkan AirAsia dari 25 rute hanya melayani 5 rute pada Juli 2020.

Dimintai komentarnya, Hendra Ong, praktisi hukum leasing dan keuangan pesawat, menjelaskan maskapai dan perusahaan leasing menerapkan empat skema transaksi pesawat yang berlaku secara internasional dan juga diterapkan di Indonesia. Di antaranya direct financing, finance lease, operating

lease serta sale and lease back.

Dari skema-skema tersebut tidak ada klausul kondisi darurat force majeure melainkan net lease. Alhasil, ketika pesawat didistribusikan kepada maskapai maka seluruh kewajiban pembayaran dan pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan kontrak.

“Apapun yang terjadi termasuk ketika ada Covid-19 kewajiban pembayaran rental, termasuk pemeliharaan tetap harus dilakukan. Namun lessor sebenarnya juga reasonable. Selama 6 bulan ini ada yang melakukan restrukturisasi amendemen dan penyesuaian bunga,” ujarnya tanpa merinci maskapai dimaksud.

Anitana Widya Puspaanitana.puspa@bisnis.com

AVIASI TERDAMPAK COVID-19 – PEMULIHAN PENERBANGAN MUNDUR 2023

Bisnis, JAKARTA — PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II memprediksi penerbangan domestik akan pulih ke level prapandemi Covid-19 mulai 2023, sedangkan penerbangan internasional setahun setelahnya.

Bisnis Indonesia, Senin, 28 September 2020, halaman 7

Pemulihan itu lebih lambat dari hasil kajian yang dikeluarkan tim Universitas Indonesia yang memprediksikan industri aviasi akan pulih pada 2022 jika vaksin tersedia mulai awal tahun depan.

Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan penerbangan domestik akan pulih lebih awal sesuai dengan karakteristik negara kepulaun dengan tingkat permintaan tinggi untuk rute domestik. Berdasarkan pengamatannya, melanjutkan pemulihan dari rute domestik akan dimulai dari rute Jawa-Sumatra yang selama ini mengambil porsi 26% dalam pangsa pasar domestik atau sebanyak 23,4 juta pergerakan.

Selanjutnya, rute intra-Jawa yang merupakan pangsa pasar terbesar kedua yakni 18% dengan sebanyak 16,5 juta pergerakan. Setelah itu rute Jawa-Kalimantan dengan 9% pangsa pasar atau sebanyak 8 juta penumpang. “Pada akhir 2023 untuk rute domestik komposisinya bisa mulai dengan pada saat sebelum krisis.

Kita masih diberkahi rute domestik. Kalau traffic internasional bisa pulih dengan tambahan 1 tahun lebih lama yakni 2024,” katanya, Minggu (27/9). Sesuai skenario, dia menyatakan tingkat kepercayaan penumpang akan mulai tumbuh secara perlahan pada tahun depan dengan jumlah penumpang pesawat domestik sebanyak 92 juta orang dan 16 juta penumpang internasional.

Pada 2022, dia memperkirakan jumlah penumpang domestik naik menjadi 124 juta orang dan 22 juta penumpang internasional. Awaluddin memproyeksikan jumlah penumpang, baik rute domestik maupun internasional, hingga akhir tahun ini tidak akan mencapai lebih dari 70 juta. Menurutnya, proyeksi itu mengacu terjadinya perubahan konstelasi dalam komposisi struktur penumpang internasional yang tergerus signifikan akibat pandemi virus corona.

Selama ini, paparnya, perbandingan pergerakan penumpang domestik dan internasional mencapai 80% berbanding dengan 20%. Namun, dia menegaskan jumlah penumpang internasional pada tahun ini komposisinya hanya 13%. “Pergerakan pada 2020 menjadi berbeda karena pandemi forecast kita dari berbagai sumber tahun ini tidak menembus di atas 70 juta pergerakan,” kata Awaluddin.

Handy Heryudhitiawan, VP Corporate Communication PT AP I, juga sependapat pemulihan penerbangan pada masa pandemi Covid-19 tidak dapat dilakuan dalam waktu singkat. Dia menilai jumlah penumpang pesawat udara akan kembali pulih seperti sebelum pandemi Covid-19 mulai 2023. Menurutnya, seluruh pihak perlu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan konsisten. Hingga saat ini, kata dia, penerbangan domestik merupakan harapan utama untuk meningkatkan pergerakan penerbangan selama pandemi virus corona.

Pada 2020, dia memproyeksikan trafik penumpang di bandara AP I hanya sebanyak 26 juta penumpang, sekitar 65 juta penumpang pada 2021, dan 76 juta penumpang pada 2022. Saat ini, AP I berupaya meningkatkan pelayanan agar calon penumpang melalui proses pemeriksaan dokumen syarat penerbangan dengan relatif mudah dan nyaman.

Selain itu, AP I menggandeng Incheon International Airport Corporation (IIAC) untuk menerapkan pedoman Safe Corridor Innitiative (SCI) dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai proyek pencontohan. Pedoman SCI ini merupakan pedoman berstandar global terkait dengan implementasi protokol kesehatan di bandara. “Kami mengharapkan dengan implementasi protokol kesehatan yang ketat dan kemudahan proses pemeriksaan di bandara dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan perjalanan udara,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Tbk. Irfan Setiaputra berpendapat pemulihan penerbangan yang paling agresif adalah selama 2 tahun atau pada 2022. Pendapat itu juga mematahkan hasil riset global bahwa penerbangan dunia akan pulih selama 4 tahun mendatang. Namun, Irfan menganggap selama 2 tahun mendatang maskapai harus mengejar pendapatan dari sektor lainnya, karena tingkat permintaan tidak akan cukup membantu. Saat ini, Garuda berfokus pada penerbangan kargo dan domestik. “Penerbangan internasional masih memerlukan persyaratan dari pemerintah negara tujuan,” kata Irfan.

RUTE DOMESTIK

Pemilik AirAsia Group Tony Fernandes menyatakan tidak mengetahui seperti apa masa depan bisnis penerbangan penumpang dan barang pascapandemi Covid-19. Namun, maskapai bertarif hemat tersebut tetap menambah rutenya di beberapa negara. Dia mencontohkan AirAsia telah membuka dua rute domestik baru di Thailand. Dia berkeyakinan rute pendek atau domestik memiliki peluang untuk pulih lebih cepat ketimbang antarnegara. Hal tersebut tercermin dari tingkat okupansi yang sudah mencapai batas maksimal di beberapa rute domestik Thailand dan Malaysia. “Business travel, penerbangan antarbenua, first class travel akan membutuhkan waktu lama untuk bangkit,” kata Fernandes.

Sebaliknya, pemerhati penerbangan dari Jaringan Pernerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soedjatman menilai pemulihan industri penerbangan ke tatanan normal bisa dipercepat jika pemerintah menangani kasus penyebaran Covid-19 dengan lebih baik. Bila penanganan baik, dia yakin 90% dari pasar penerbangan domestik akan pulih tidak lama setelahnya. Bila vaksin sudah ditemukan, dia menegaskan tidak akan serta merta memulihkan kondisi menuju sebelum krisis karena masih membutuhkan beberapa tahun lagi hingga wabah terkendali.

“Sekarang angka penumpang kita masih di bawah 50% dari biasanya. Ini berat bagi industri. Kita harus dapat 70% pada akhir kuartal I/2021. Kalau tidak mau sektor ini kolaps,” jelasnya. Dia menjelaskan pemulihan bagi wisatawan domestik juga masih sulit dilakukan selama wabah masih berlangsung. Dia menyarankan maskapai lebih baik fokus kepada perjalanan bisnis. Namun, dia menilai kebijakan yang ada masih tumpang tindih satu sama lain dan berada di luar kewenangan Kementerian Perhubungan.

Dia menilai penerbangan masih terkendala syarat menggunakan rapid test yang tidak efektif, apalagi sebagai pretesting. Masyarakat masih takut ketularan di pesawat padahal resiko tertular di tempat tujuan lebih besar daripada tertular di pesawat. Selama masa wabah, dia mengusulkan rapid test ditiadakan dan diganti dengan swab test yang jauh lebih akurat. Dalam kesempatan lain, Manajer Hubungan Masyarakat Perum LPPNPI/AirNav Indonesia Yohanes Sirait mengatakan saat ini penerbangan domestik lebih bertahan dibandingkan dengan penerbangan internasional dengan tingkat permintaan tinggi untuk transportasi antarpulau. Dia mencatat penerbangan domestik masih berjalan pada kisaran 40% hingga 50% dari pergerakan normal, sedangkan internasional dan overflying berada pada kisaran antara 10% hingga 20%. Dengan data itu, dia menilai penerbangan domestik berpotensi akan lebih cepat pulih dibandingkan dengan internasional. “Namun, saat ini memang pergerakan yang ada belum sepadat seperti pada masa normal,” kata Yohanes.

Sumber : Bisnis Indonesia, Senin, 28 September 2020

Anitana W. Puspa – anitana.puspa@bisnis.com

Ground-breaking safety protocol has successfully allowed pilots with diabetes to work

A new study presented at this year’s Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) shows that the introduction of a new safety protocol has successfully enabled people with insulin-treated diabetes to work as commercial pilots, and could potentially allow individuals with the condition to perform other “safety-critical” jobs such as bus drivers or maritime workers.

The study was conducted by Dr Gillian Garden and colleagues at the Department of Metabolism and Ageing, University of Surrey, Guildford, UK, as well as researchers and industry professionals from universities and civil aviation authorities in the UK, Ireland, and Austria. Its goal was to evaluate the performance and safety impact of a new protocol that enabled certificated pilots with insulin-treated diabetes to fly commercial aircraft for the first time.

Strict health requirements are imposed on pilots and air crew to ensure a very high standard of safety and minimise the risk of a commercial aircraft carrying passengers from being involved in a potentially catastrophic accident. The risk of hypoglycaemia in people with insulin-treated diabetes has for many years debarred them from working in certain ‘safety-critical’ jobs, including flying commercial airliners. Hypoglycaemia occurs when blood glucose becomes too low and can cause potentially very hazardous side effects including dizziness, reduced cognitive performance, memory problems, shaking, blurred vision, confusion, and in the worst cases, unconsciousness and eventually death. Further complications that can result from diabetes can reduce flying performance such as retinal damage, which can lead to sight loss, and nerve damage which can cause pain or loss of sensation, particularly in the feet.

The UK, together with Ireland and Austria introduced a ground-breaking safety protocol for certificated pilots with insulin-treated diabetes, and now have the largest number of people in the world with the condition working as commercial pilots. Anyone with diabetes is subjected to strict oversight including glucose monitoring during duty periods, and frequent clinical health reviews.

The team performed an observational study of 49 pilots with insulin-treated diabetes who had been granted medical certification to fly commercial (Class 1 certificate) and non-commercial (Class 2 certificate) aircraft. Clinical details, pre and in-flight (hourly and 30 minutes pre-landing) blood glucose values were compared with the protocol-specified ranges: ‘Green’ (5-15mmol/L), ‘Amber’ (low 4-4.9mmol/L, high 15.1-20mmol/L), and ‘Red’ (low <4.0mmol/L, high >20.0mmol/L).

This “traffic light” system classifies blood glucose levels as “acceptable” (green), “caution” (amber), or “immediate action required” (red). In the case of a “red” low reading for example, the pilot is required to immediately hand over duties to the co-pilot or, if flying solo, consider landing as soon as is practical. They must also consume 10-15g of readily absorbed carbohydrate and re-test their blood sugar level after 15 minutes.

Participants in the study had either type 1 (84%) or type 2 (16%) diabetes and had been issued with Class 1 (61%), or Class 2 (39%) medical certificates. Most were male (96%), with a median age of 44 years, a median diabetes duration of 10.9 years, and a median follow-up period of 4.3 years after the receipt of their medical certificate.

Pilots had a mean glycated haemoglobin (HbA1C – a measure of average blood sugar over the previous 3 months) level of 55.0 mmol/mol (7.2%), and a post-certification mean of 55.1 (7.2%). A total of 38,621 blood glucose measurements were taken during 22,078 flying hours, of which 97.69% were within the ‘Green’ range, 1.42% within the low ‘Amber range and 0.75% within the high ‘Amber range. Only 0.12% of measurements fell within the low ‘Red’ range, and just 0.02% were within the high ‘Red’ range. Out of range readings declined from 5.7% in 2013 to 1.2% in 2019, while no episodes of pilot incapacitation occurred and none of the study participants showed a deterioration of their glycaemic control during the 7.5 years of the study. Use of a “traffic light” system provided a straightforward way of alerting pilots of the need to take preventive action to avoid impairment of performance or decision making that could arise from unduly high or low blood glucose levels.

The authors conclude that the protocol is practical and feasible to implement and has performed well. There were no reports of pilot incapacitation during flights, and no events occurred in which safety was compromised. They point out that this study represents the most extensive data set for people with insulin-treated diabetes working in a “safety-critical” occupation. The team suggest: “These data should help to inform the debate about whether people with insulin-treated diabetes can perform some safety-critical occupations, and similar safety protocols may be devised and tested for this purpose.”

The researchers note: “As a group, pilots are highly trained and well-motivated, and they generally manage their diabetes with considerable care. They are accustomed to frequently monitoring instruments during flight and had no problem accommodating additional glucose monitoring. In this study they were able to successfully balance close adherence to the protocol with maintenance of excellent long-term glycaemic control.” They also highlight: “Another facet of the protocol that should be noted is the ongoing surveillance for micro- and cardiovascular complications, which could adversely affect flying skills.”

Link: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/d-gsp092320.php