Maskapai Lion Air Digugat Pailit

Pesawat Lion Air Boeing 737-800NG.
Pesawat Lion Air Boeing 737-800NG.(Dokumentasi Rahmad Dwi Putra)

JAKARTA, KOMPAS.com – Seorang warga bernama Budi Santoso menggugat pailit PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2020 lalu terkait masalah utang.  Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sabtu (24/10/2020), perkara tersebut diajukan dengan nomor 343/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Penggugat meminta pengadilan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap Termohon PKPU PT Lion Mentari Airline paling lama 45 hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan.

“Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap termohon PKPU dan menyatakan termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” bunyi petitum yang diajukan Budi Santoso. Pemohon juga meminta pengadilan menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dari hakim PN Jakarta Pusat untuk mengawasi proses PKPU terhadap termohon.

Dalam permohonannya itu, Budi Santoso juga menunjuk dan mengangkat Ronald Antony Sirait dari kantor pengacara Sirait, Sitorus, & Associates dan Monang Christmanto Sagala yang berkantor di Hotma Sitompul & Associates sebagai tim pengurus. “Untuk bertindak sebagai tim pengurus untuk mengurus harta termohon PKPU dalam hal termohon PKPU dinyatakan dalam PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai kurator dalam hal termohon PKPU dinyatakan pailit,” bunyi petikan permohonan perkara. Terakhir, Budi juga memohon agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak maskapai tersebut. Sedangkan status perkara dinyatakan dalam penetapan majelis hakim.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Maskapai Lion Air Digugat Pailit”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/10/24/083420926/maskapai-lion-air-digugat-pailit.
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris

Berlaku Besok, Pemerintah Hapus Airport Tax di 13 Bandara

Calon penumpang di bandara berjalan menuju pesawat terbang komersil. (Foto ilustrasi)
Calon penumpang di bandara berjalan menuju pesawat terbang komersil. (Foto ilustrasi)

VIVA – Pemerintah menghapus biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau seringkali dikenal sebagai Passenger Service Charge (PSC) di 13 bandara yang ditentukan. Pembebasan Airport Tax itu diberikan kepada para penumpang yang berangkat dalam upaya mendorong kebangkitan industri penerbangan dan pariwisata.

“Setiap penumpang tidak dibebani biaya PSC, karena akan dikeluarkan dari komponen biaya tiket, dan biaya PSC-nya akan ditagihkan oleh operator bandara kepada Pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

Stimulus PJP2U ini akan diberlakukan bagi calon penumpang yang membeli tiket mulai dari tanggal 23 Oktober 2020 jam 00.01 WIB hingga 31 Desember 2020 jam 23.59 WIB. “Dan tiket yang dibeli untuk penerbangan sebelum jam 00.01 tanggal 1 Januari 2021,” katanya.

Hal tersebut disampaikan usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemberian Stimulus Penerbangan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara dan Pemberian Stimulus Pelayanan Jasa Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, yang antara lain dihadiri oleh Dirut PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi, Dirut PT Angkasda Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, serta Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja.

Dikatakan Novie, pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk bagi industri penerbangan yang berdampak pada anjloknya arus penumpang dari dan ke berbagai daerah, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perhubungan perlu memberikan insentif atau stimulus penerbangan.

Harapan dari stimulus Tarif PJP2U ini, katanya, akan memberikan keringanan bagi para penumpang untuk bepergian menggunakan jasa transportasi udara yang akhirnya akan membangkitkan pertumbuhan industri lainnya seperti pariwisata dan UMKM.

Stimulus berupa penyediaan biaya kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat yang menjadi kewajiban operator bandara baik Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Komodo-Labuan Bajo ditanggung oleh Pemerintah. Sehingga, dapat meringankan beban biaya operasional operator bandara akibat pandemi COVID-19.

Dikatakan, stimulus tarif PJP2U atau PSC akan berlaku di 13 bandara udara yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Hang Nadim, Batam (BTH), Kuala Namu, Deliserdang (KNO), I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS), Yogyakarta Internasional, Kulon Progo (YIA), Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Internasional Lombok, Praya (LOP), Jenderal Ahmad Yani, Semarang (SRG), Sam Ratulangi, Manado (MDC), Komodo, Labuan Bajo (LBJ), Silangit (DTB), Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), Adi Sucipto, Yogjakarta (JOG).

Stimulus PJP2U ini tentunya adalah berita baik bagi masyarakat dan industri penerbangan, diharapkan dengan stimulus ini masyarakat akan mendapatkan keringan biaya perjalanan menggunakan maskapai dengan berbagai tujuan, yang akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti industri pariwisata, sektor UMKM dan juga industri lainnya.

Tentu saja di tengah pandemi ini diharapkan masyarakat pengguna jasa transportasi udara tetap mengutamakan protocol Kesehatan dengan tetap menerapkan 3 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak.

Kemenhub berharap bagi operator penerbangan maupun operator bandar udara dengan adanya stimulus PJP2U menjadi berita baik, dengan harapan peningkatan pengguna jasa transportasi udara, namun di sisi lain para pemangku kepentingan penerbangan tetap diwajibkan menaati SE Dirjen Nomor 13 Tahun 2020. (Ant)

Link: https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1314905-berlaku-besok-pemerintah-hapus-airport-tax-di-13-bandara

AirAsia X Berhenti Beroperasi di Indonesia, Ada Apa?

Foto Pesawat Airbus A330-900 yang dipesan AirAsia X(dok AirAsia X, Airbus)

JAKARTA, KOMPAS.com – Maskapai AirAsia X berencana menutup operasionalnya di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, maskapai yang merupakan bagian dari AirAsia Group itu belum dapat beroperasi sejak Maret lalu. Deputy Chairman Air Asia X Lim Kian Onn mengatakan, penutupan operasional juga merupakan bagian dari restrukturisasi yang tengah dilakukan maskapai guna menghapus utang sebesar 63,5 miliar ringgit atau setara Rp 222 triliun (asumsi kurs Rp 3.500 per ringgit).

Lim mengaku kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari para investor dan kreditur. Pasalnya, mereka merasa kecewa dan meminta meminta persyaratan yang lebih baik, termasuk ekuitas gratis untuk utang yang dihapuskan. Namun, Lim menambahkan, hal itu tidak mungkin dipenuhi oleh maskapai penerbangan.  Meskipun begitu, Lim memastikan bahwa pihaknya akan menemukan jalan tengah guna memajukan bisnis maskapai.

“Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari ditutupnya usaha kami,” ujarnya dikutip dari The New Straits Times, Senin (19/10/2020). Sebagai informasi, AirAsia X merupakan maskapai yang difokuskan untuk melayani penerbangan jarak jauh, dengan waktu terbang lebih dari 4 jam. CEO AirAsia Group Tony Fernandes pun mengakui, penerbangan jarak jauh akan memakan waktu pulih lebih lama ketimbang jarak dekat. “Business travel, penerbangan antarbenua, first class travel, akan membutuhkan waktu lama untuk bangkit,” ucap Fernandes.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “AirAsia X Berhenti Beroperasi di Indonesia, Ada Apa? “, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/10/19/140800926/airasia-x-berhenti-beroperasi-di-indonesia-ada-apa.
Penulis : Rully R. Ramli
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Kiat Maskapai Bertahan Saat Pandemi: Thai Airways Jualan Gorengan, AirAsia Bisnis Akikah

Gerai penjualan patong-go di gedung THAI Catering, Bangkok.
Gerai penjualan patong-go di gedung THAI Catering, Bangkok.(FACEBOOK THAI CATERING)

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyebaran pandemi virus corona ( Covid-19) membuat performa industri maskapai babak belur. Jumlah penumpang anjlok seiiring dengan pembatasan aktivitas di berbagai negara. Tak mau tinggal diam menanti ancaman kebangkrutan, perusahaan maskapai penerbangan terpaksa merambah bisnis lain agar bisa tetap bertahan. Salah satu kiatnya yakni memanfaatkan anak usaha atau divisi bisnis katering untuk meraup pendapatan tambahan. Sebagaimana diketahui, industri kuliner memang relatif kebal terhadap pandemi Covid-19. Belanja masyarakat yang masih tinggi terhadap konsumsi makanan jadi tolok ukurnya. Berikut contoh dua maskapai penerbangan yang terjun ke bisnis kuliner.

1. AirAsia buka bisnis daging akikah

Maskapai penerbangan swasta terbesar Malaysia ini baru saja mengumumkan langkah bisnis dengan terjun ke perdagangan daging akikah. Populasi muslim di Negeri Jiran yang besar, membuat prospek bisnis daging kambing untuk aqiqah sangat potensial. Selain itu, AirAsia juga fokus menggarap pasar umat muslim di luar negeri yang jadi wilayah operasional armada pesawat AirAsia seperti Timur Tengah, Bangladesh, Thailand, dan India. Permintaan daging akikah selalu tinggi dan tak mengenal musim. Air Asia sendiri meluncurkan platform penjualan online bernama Ikhlas yang bisa diakses di laman ikhlas.com/aqiqah. Bisnis daging akikah ini dijalankan anak perusahaannya, Ikhlas Com Travel Sdn Bhd yang berkantor pusat di Kuala Lumpur Sentral, Kuala Lumpur, Malaysia.

Harga kambing yang ditawarkan bervariasi yakni antara RM 499 atau sekitar Rp 1,77 juta (kurs Rp 3.500) dan paling mahal sebesar RM 799 atau sekitar Rp 2,83 juta. “Sebagai bagian dari ekspansi bisnis digital grup AirAsia, Ikhlas, lini bisnis airasia.com yang melayani platform gaya hidup Muslim hari ini meluncurkan layanan terbarunya, aqiqah,” tulis Air Asia di laman resminya seperti dikutip pada Senin (12/10/2020).

2. Thai Airways jual gorengan

Thai Airways adalah satu contoh maskapai yang terbilang sukses menggeluti bisnis kuliner di luar katering penerbangan di saat pandemi Covid-19. Tak tanggung-tanggung, maskapai flag carrier ini bahkan mengandalkan jualan gorengan.

Gorengan yang dijual Thai Airways cukup populer bagi masyarakat Thailand, khususnya di Bangkok. Perusahaan ini memanfaatkan aset kateringnya untuk memproduksi gorengan yang diberi nama Patong-go tersebut.

Untuk penjualannya, selain menyewa tempat di berbagai lokasi strategis, Thai Airways juga memanfaatkan aset-aset propertinya seperti kantor di berbagai sudut kota untuk lokasi berjualan. Setiap orang, orang-orang rela mengantre untuk membeli Patong-go sejak dibuka mulai pagi hari. Dikutip dari Bangkok Post, setiap kotak dijual seharga 50 baht (Rp 23.600) yang berisi tiga gorengan dan sebungkus saus celup yang terbuat dari ubi ungu dan telur custard. Beberapa lokasi penjualannya antara lain toko roti Puff & Pie di pasar Or Tor Kor, di kantor pusatnya di distrik Chatuchak, gedung Rak Khun Tao Fa, gedung Thai Catering di distrik Don Muang, serta kantor cabang Thai Airways di Silom. Thai Airways tak hanya menjual gorengan, lini bisnis kateringnya juga dimanfaatkan untuk menjual roti. Perusahaan juga menyulap restoran menjadi kabin pesawat kelas satu. Untuk membangun suasana, restoran itu dilengkapi dengan kursi yang nyaman dan awak kabin yang perhatian.

Thai Airways restoran pop up di Bangkok, Thailand.
Thai Airways restoran pop up di Bangkok, Thailand. (Dok. AFP)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kiat Maskapai Bertahan Saat Pandemi: Thai Airways Jualan Gorengan, AirAsia Bisnis Akikah”, Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/10/12/150600626/kiat-maskapai-bertahan-saat-pandemi-thai-airways-jualan-gorengan-airasia.
Penulis : Muhammad Idris
Editor : Muhammad Idris

Tuesday’s Market Minute: Southwest Asks Union Employees For Pay Cuts

Southwest Airlines Co (NYSE: LUV) is asking its employees to agree to pay cuts for the first time through the end of next year. This notion is specific to union employees, and the airline has said is the trade-off to avoiding furloughs and future job cuts. Non-union salaries will already be cut by at least 10% until the beginning of 2022. And the Southwest CEO Gary Kelly is also already foregoing his salary entirely through 2021, with several senior-level executives taking a 20% pay cut.

While it is not news that the airlines as a whole have been one of the hardest-hit sectors throughout the pandemic, it remains unclear when they will see any degree of relief. Airline travel demand remains down 70% compared to a year ago despite receiving federal aid of $25 billion dollars earlier this year. Under the terms of the government package, all airlines were banned from laying off or furloughing any employees until October 1.

As October quickly crept up and federal aid restrictions lifted, the airlines began taking necessary measures to remain afloat. American Airlines Group Inc (NASDAQ: AAL) laid off roughly 19,000 employees and United Airlines laid off about 13,000 employees within the last week.

While another round of stimulus has been in talks, a formal package remains unapproved. U.S. House Speaker Nancy Pelosi even asked the U.S. airline executives on Monday to hold off on further job cuts, promising that relief is on the way. The Southwest Airlines’ CEO has confirmed the company can avoid job losses if these terms are reached within the unions by the start of 2021, also noting “I feel like we have a moral obligation to them.”

Southwest stock remains down about 28% this year, outperforming its airline peers who have on average lost about 50% of their value in the last 8 months.

Link: https://www.yahoo.com/news/tuesdays-market-minute-southwest-asks-142348948.html?.tsrc=daily_mail&uh_test=1_04

KELANGSUNGAN BISNIS MASKAPAI KIAN BERAT – PEMBIAYAAN KHUSUS AVIASI DIGAGAS

Bisnis, JAKARTA — Menghadapi kondisi industri penerbangan nasional yang kian berat, kalangan maskapai mendesak dibentuknya lembaga pembiayaan nonbank khusus untuk aviasi guna mendukung kelangsungan bisnis mereka.

Bisnis Indonesia, Rabu, 30 September 2020, halaman 3.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja menegaskan

Terobosan fundamental harus mulai disusun selama satu hingga dua pekan ke depan melalui strategi pembiayaan yang dihadirkan oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini nilai tukar rupiah menjadi momok

utama bagi industri penerbangan yang dapat menggerus operasional maskapai.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, kata Denon, bisnis penerbangan dapat terpinggirkan dengan beban

risiko yang terus meningkat. Apalagi saat ini dunia usaha sedang menghadapi kondisi darurat akibat bencana nonalam yang disebabkan pandemi Covid-19. Adanya semacam proteksi dari pemerintah, kata Denon, sangat dibutuhkan agar kelangsung bisnis penerbangan dapat terjaga.

Lembaga yang diusulkan oleh INACA pada prinsipnya seperti yang sudah berjalan saat ini untuk pembiayaan ekspor impor, yaitu Lembaga Pembiyaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank). Model pembiayaan dari lembaga khusus semacam itu, kata Denon, bisa juga dipertimbangkan untuk direalisasikan guna mendukung kelangsungan bisnis maskapai penerbangan.

Menurut dia, dalam kondisi yang serba sulit saat ini, pemerintah harus hadir secara nyata dalam industri transportasi udara nasional. “Lembaga ini bisa diinisiasi sejak awal, karena musuh utama maskapai nilai tukar menjadi kesulitan tersendiri bagi industri penerbangan karena nilainya bergeser dari waktu ke waktu. Ini untuk mengurangi ketergantungan dari lembaga dan bargaining power maskapai cukup kuat,” ujarnya, Selasa (29/9).

Denon, yang juga CEO Whitesky Aviation tersebut, mengemukakan bahwa jumlah penumpang transportasi udara di Tanah Air hingga Agustus mencapai 2 juta hingga 3 juta per bulannya. Angka ini hanya mencapai 30% dibandingkan dengan pencapaian pada 2019. Adapun jumlah penumpang pada 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan sekitar 20%. Jumlah penumpang pada 2018 tercatat sebesar 115 juta orang dan pada 2019 berjumlah 91 juta orang.

“Kami melihat ada upaya realistis menghadapinya di mana demand yang ada saat ini tidak bisa kembali seperti pada 2019. Upaya memangkas biaya dan mengurangi beban harus dilakukan secara bertahap,

sehingga pasar maskapai yang saat ini mencapai 40% secara realistis bisa dicapai,” papar Denon.

TIDAK MUDAH

Terkait dengan menjaga kelangsungan bisnis penerbangan, Kementerian Perhubungan mendukung upaya maskapai dalam bernegosiasi dengan perusahaan sewa pesawat (lessor) meski tergolong tidak mudah, karena klausul kontrak tidak secara khusus membahas kondisi darurat seperti pandemi saat ini.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengemukakan pada umumnya sistem pembiayaan pesawat udara yang diberikan lessor adalah dengan operating lease (sewa) dan beberapa lessor mendapatkan pembiayaan melalui bank terkemuka dunia. Dia mengakui pandemi Covid-19 berdampak berat kepada lessee yang tidak bisa membayar biaya sewa pesawat sesuai jadwal yang telah disepakati. Namun sayangnya di dalam konteks perjanjian sewa pesawat secara umum tidak dibahas khusus mengenai wabah dan kewajiban lessee kepada lessor bisa dikatakan absolut.

“Alhasil dalam hal terjadi wabah negosiasi untuk restrukturisasi menjadi hal yang tidak mudah.” Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 75% atau 483 unit dari total 641 unit pesawat AOC 121 atau Air Operator Certifi cate menggunakan skema sewa pesawat udara. Sementara itu untuk AOC 135 sekitar 38% di antaranya atau 124 unit dari total 320 unit yang menggunakan sewa.

Pesawat dengan kapasitas di atas 30 kursi penumpang dikategorikan sebagai AOC 121, sedangkan pesawat berkapasitas di bawahnya atau borongan ditandai dengan AOC 135. “Pemerintah mendukung

kondisi pembiayaan pesawat. Apa yang bisa kami dukung, pasti kami dukung. Kami juga memonitor terus langkah gugatan di Prancis dan London. Karena meskipun sama-sama di Eropa standar memberlakukan perjanjian b to b berbeda,” kata Novie.

Sebanyak 15 badan usaha niaga berjadwal nasional melakukan pengurangan frekuensi meski telah kembali melayani rute penerbangan domestik periode summer 2020, kecuali TransNusa yang telah berhenti sementara pada 2019.

Untuk rute internasional, maskapai nasional juga mengurangi rute dan frekuensinya. Garuda Indonesia dari 30 rute hanya beroperasi 11 rute, sedangkan AirAsia dari 25 rute hanya melayani 5 rute pada Juli 2020.

Dimintai komentarnya, Hendra Ong, praktisi hukum leasing dan keuangan pesawat, menjelaskan maskapai dan perusahaan leasing menerapkan empat skema transaksi pesawat yang berlaku secara internasional dan juga diterapkan di Indonesia. Di antaranya direct financing, finance lease, operating

lease serta sale and lease back.

Dari skema-skema tersebut tidak ada klausul kondisi darurat force majeure melainkan net lease. Alhasil, ketika pesawat didistribusikan kepada maskapai maka seluruh kewajiban pembayaran dan pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan kontrak.

“Apapun yang terjadi termasuk ketika ada Covid-19 kewajiban pembayaran rental, termasuk pemeliharaan tetap harus dilakukan. Namun lessor sebenarnya juga reasonable. Selama 6 bulan ini ada yang melakukan restrukturisasi amendemen dan penyesuaian bunga,” ujarnya tanpa merinci maskapai dimaksud.

Anitana Widya Puspaanitana.puspa@bisnis.com

Erick Thohir akan Bubarkan 14 BUMN, Salah Satunya Merpati Airline

erick-thohir-akan-bubarkan-14-bumn-salah-satunya-merpati-airlines
Menteri BUMN Erick Thohir saat peluncuran logo Kementerian BUMN, Rabu (1/7/2020). (Sumber: Dokumentasi Kementerian BUMN)

JAKARTA, KOMPAS TV – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMNErick Thohir disebut akan membubarkan 14 perusahaan milik negara atau pelat merah.

Nantinya, proses pembubaran tersebut akan melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.

Adapun saat ini total keseluruhan BUMN sebanyak 108. Dengan dibubarkannya 14 perusahaan, maka akan tersisa 94 perusahaan nantinya.

“Ke depan akan ada BUMN yang akan dipertahankan dan dikembangkan ada 41 BUMN,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

“Yang dikonsolidasikan atau dimerger ada 34, yang dikelola PPA 19 dan yang akan dilikuidasi melalui PPA ada 14. Ini akan membuat BUMN jadi ramping.”

Arya menambahkan, saat ini Kementerian BUMN tak memiliki hak untuk langsung melakukan likuidasi atau pembubaran perusahaan pelat merah tersebut.

Namun, nantinya akan ada aturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

“Kita mau perluasan supaya bisa melikuidasi, memerger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weight. Yang mana artinya tidak mungkin lagi bisa diapa-apain,” kata Arya.

Arya mencontohkan, salah satu BUMN yang masuk dalam kategori dead weight yakni PT Merpati Nusantara Airlines.

“Kita tahu seperti Merpati. Sampai hari ini masih hidup, padahal sudah tidak operasional lagi dan banyak perusahaan-perusahaan seperti ini,” ujar Erick.

“Ada PT Industri Gelas misalnya, lalu PT Kertas Kraft, itu seperti itu. Kita enggak bisa apa-apa, karena enggak punya kewenangan untuk melikuidasi atau memerger perusahaan.”

Link: https://www.kompas.tv/article/112073/erick-thohir-akan-bubarkan-14-bumn-salah-satunya-merpati-airlines

Demi Genjot Penumpang, Maskapai Eropa Banting Harga Tiket!

FILE PHOTO: A Ryanair Boeing 737-800 passenger jet takes off in Colomiers near Toulouse, France, October 19, 2017. REUTERS/Regis Duvignau/File Photo
Foto: REUTERS/Regis Duvignau

Jakarta, CNBC Indonesia – Pandemi Covid-19 membuat industri penerbangan benar-benar kalang kabut. Kali ini, giliran maskapai penerbangan Eropa ramai-ramai banting harga tiket demi menggaet penumpang untuk terbang.

Pembatasan perjalanan yang diadopsi oleh banyak negara untuk membendung penyebaran Covid-19 telah mengganggu maskapai penerbangan, membuat lalu lintas udara hampir terhenti di musim semi. Meski lalu lintas sempat meningkat selama musim panas, sekarang terjadi penurunan lagi.

Menurut Eurocontrol, yang mengkoordinasikan lalu lintas udara di Eropa, lalu lintas telah melambat selama beberapa minggu terakhir, dan sekarang 54% di bawah tingkat yang sebanding tahun lalu. Asosiasi Maskapai Penerbangan Eropa telah memproyeksikan lalu lintas Agustus lebih rendah, hanya 30% dari level 2019.

Eurocontrol sekarang lebih pesimis tentang pemulihan sektor ini. Pada musim semi diharapkan lalu lintas menjadi 30% di bawah level 2019 pada bulan Oktober, tetapi sekarang terlihat penurunan 57%.

Hal ini membuat maskapai penerbangan kekurangan uang, sehingga mereka mulai memangkas harga tiket. Menurut ForwardKeys, perusahaan yang menganalisis pasar pariwisata, maskapai penerbangan memangkas tarif dari Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda ke tujuan di Eropa selatan sebesar 15% pada Agustus dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dalam sebuah penelitian yang dirilis Kamis, ditemukan bahwa harga di beberapa rute turun lebih dari sepertiga.

“Anda harus membujuk para pelancong untuk kembali terbang dan harga adalah faktor utamanya,” kata Reginald Otten, wakil direktur pelaksana untuk Prancis di maskapai murah easyJet, sebagaimana dilaporkan AFP pada Minggu (27/9/2020).

Dia mengatakan maskapai telah berhasil membuka kembali beberapa rute selama musim panas dan hampir semua pesawat diterbangkannya.

“Tapi kami tetap memiliki sekitar 30% dari kapasitas, yang merupakan angka yang sangat, sangat rendah, dan musim panas adalah (waktu) yang paling penting, paling populer bagi orang untuk bepergian,” katanya kepada AFP.

Harga yang lebih rendah juga mendorong lalu lintas, menurut Eddie Wilson, kepala Ryanair DAC, salah satu dari dua perusahaan yang mengoperasikan penerbangan dengan merek Ryanair.

Ryanair, yang telah menggunakan model berbiaya rendah untuk menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di Eropa, minggu ini meluncurkan promosi singkat beli satu gratis satu.

“Pada tahap tertentu Anda tidak bisa duduk di sana dan melihat ke luar jendela dan berharap semuanya akan baik-baik saja dan menunggu politisi melakukan sesuatu,” katanya.

Selain memotong harga, maskapai penerbangan dapat dan berfokus pada rute yang paling menguntungkan. Tetapi pemberlakuan ulang pembatasan perjalanan dan karantina yang lebih ketat serta langkah-langkah pengujian dapat dengan cepat membatalkan perencanaan dan upaya mereka.

Maskapai penerbangan Eropa awal bulan ini mendesak ibu kota nasional untuk mengoordinasikan langkah-langkah untuk membatasi penyebaran virus, mengatakan tambal sulam pembatasan saat ini tertatih-tatih untuk kembali ke perjalanan reguler di sekitar UE.

Maskapai menanggapi penurunan permintaan perjalanan “dengan alat yang mereka miliki: mengurangi kapasitas dan penawaran promosi, tetapi mereka tidak memiliki kendali atas evolusi pandemi dan kebijakan untuk membatasi perjalanan,” kata Oliver Ponti, wakil presiden ForwardKeys.

“Dengan demikian, dampak dari harga rendah akan terbatas, terutama karena konsumen tetap khawatir rencana mereka akan terganggu dan penggantian tiket yang cepat jika terjadi pembatalan,” tambahnya.

Link: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200927131312-4-189775/demi-genjot-penumpang-maskapai-eropa-banting-harga-tiket

Mayday! Mayday! Industri Penerbangan Menjunam

Industri pariwisata adalah sektor yang paling terdampak badai Covid-19 semenjak pemerintah memberlakukan memberlakukan aturan PSBB di Maret lalu. Jatuhnya sektor pariwisata serta merta menyeret sektor penerbangan yang menjadi motor dari industri pariwisata ke jurang PHK dan penurunan kinerja fundamental. Secara year on year hingga Juli 2020 penerbangan domestik sudah terkoreksi 80%. Lalu bagaimana kondisi industri penerbangan yang sudah “mati suri” di tengah bayang-bayang resesi Q3-2020?

Selengkapnya dalam Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 25/09/2020) berikut ini.

Link: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925142639-8-189463/mayday-mayday-industri-penerbangan-menjunam

Garuda Indonesia Digugat Lessor di Eropa, Sebagian Pesawat Dikandangkan

Garuda Indonesia Digugat Lessor di Eropa, Sebagian Pesawat Dikandangkan

Garuda Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu ternyata tengah digugat oleh beberapa lessor di Eropa.

Umumnya pesawat disewa dari lessor dengan biaya pinjaman yang disepakati. Artinya tidak semua maskapai penerbangan membeli pesawat dengan dana sendiri. Sebagai perspektif, dari total 142 pesawat yang ada di armada Garuda Indonesia saat ini, sebanyak 130 unit merupakan pesawat sewaan dari lessor.

Lessor sendiri bisa berbentuk perusahaan yang spesial bergerak dibidang jasa penyewaan pesawat atau langsung dengan pabrikan pesawat.

Keuntungan dari menyewa adalah aset maskapai yang tidak tertahan dalam wujud pesawat terbang (illiquid). Ketika pesawat sudah mencapai usia tertentu, pesawat biasanya akan dikembalikan kepada pihak lessor untuk kemudian dicarikan pembeli aftermarket atau dipensiunkan.Garuda tunda mendatangkan pesawat airbus

Pesawat terbaru Airbus A330-900neo Garuda Indonesia disewa dari lessor. Foto: Garuda Indonesia

Garuda Indonesia Digugat di Eropa

Mengutip dari Bisnis.com, Garuda Indonesia saat ini tengah bernegosiasi dengan pihak lessor untuk restrukturisasi kontrak penyewaan pesawat.

Menariknya, dua perusahaan lessor yang digunakan oleh Garuda Indonesia, Helice Leasing S.A.S. (Perancis) dan AerCap (Irlandia) telah melayangkan gugatan kepada Garuda Indonesia karena tidak membayar biaya sewa:

  • 27 Maret 2020 – Helice menggugat Garuda Indonesia di pengadilan Belanda
  • 14 Mei 2020 – AerCap menggugat Garuda Indonesia di pengadilan London, Inggris
  • 29 Mei 2020 – Helice kembali menggugat Garuda Indonesia di pengadilan Perancis

Gugatan yang dilayangkan oleh Helice telah disetujui oleh pengadilan Belanda & Perancis. Sebagai imbasnya, permohonan sita jaminan atas dana milik Garuda Indonesia yang ada di rekening Belanda & Perancis dikabulkan.

Tidak hanya penyitaan dana jaminan, Garuda Indonesia juga menerima surat pembatasan terbang dari beberapa lessor karena belum memenuhi kewajiban atas pembayaran sewa pesawat.

Menurut data dari Planespotters, sebanyak 75 pesawat (53%) Garuda Indonesia saat ini sedang grounded alias dikandangkan. Selain faktor rendahnya demand untuk traveling saat ini, ternyata gugatan yang dilayangkan terhadap Garuda Indonesia juga berdampak negatif pada operasional.

Garuda Indonesia juga tengah bernegosiasi agar bisa mengoperasikan pesawat, dimana persetujuan telah diberikan oleh beberapa lessor.

Pendapat

Sebelum pandemi COVID-19 melanda, aslinya kondisi keuangan Garuda Indonesia juga dalam keadaan tidak sehat. Saat ini, Garuda Indonesia harus lebih berjuang untuk melewati situasi mencekam. Hutang yang menumpuk, gugatan dari pihak lessor, dan rendahnya arus penumpang akibat pandemi menjadi mimpi yang sangat buruk.

Saya rasa gugatan yang dilayangkan oleh pihak lessor tergolong normal dan sering terjadi di industri penerbangan. Semoga saja Garuda bisa menemukan solusi terbaik untuk bertahan & kembali bisa meraup keuntungan kedepannya.

Link : https://pinterpoin.com/garuda-indonesia-digugat-lessor-di-eropa-sejumlah-pesawat-dikandangkan/