Berlaku Besok, Pemerintah Hapus Airport Tax di 13 Bandara

Calon penumpang di bandara berjalan menuju pesawat terbang komersil. (Foto ilustrasi)
Calon penumpang di bandara berjalan menuju pesawat terbang komersil. (Foto ilustrasi)

VIVA – Pemerintah menghapus biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau seringkali dikenal sebagai Passenger Service Charge (PSC) di 13 bandara yang ditentukan. Pembebasan Airport Tax itu diberikan kepada para penumpang yang berangkat dalam upaya mendorong kebangkitan industri penerbangan dan pariwisata.

“Setiap penumpang tidak dibebani biaya PSC, karena akan dikeluarkan dari komponen biaya tiket, dan biaya PSC-nya akan ditagihkan oleh operator bandara kepada Pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis.

Stimulus PJP2U ini akan diberlakukan bagi calon penumpang yang membeli tiket mulai dari tanggal 23 Oktober 2020 jam 00.01 WIB hingga 31 Desember 2020 jam 23.59 WIB. “Dan tiket yang dibeli untuk penerbangan sebelum jam 00.01 tanggal 1 Januari 2021,” katanya.

Hal tersebut disampaikan usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemberian Stimulus Penerbangan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara dan Pemberian Stimulus Pelayanan Jasa Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, yang antara lain dihadiri oleh Dirut PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi, Dirut PT Angkasda Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, serta Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja.

Dikatakan Novie, pandemi COVID-19 menjadi mimpi buruk bagi industri penerbangan yang berdampak pada anjloknya arus penumpang dari dan ke berbagai daerah, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perhubungan perlu memberikan insentif atau stimulus penerbangan.

Harapan dari stimulus Tarif PJP2U ini, katanya, akan memberikan keringanan bagi para penumpang untuk bepergian menggunakan jasa transportasi udara yang akhirnya akan membangkitkan pertumbuhan industri lainnya seperti pariwisata dan UMKM.

Stimulus berupa penyediaan biaya kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat yang menjadi kewajiban operator bandara baik Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Komodo-Labuan Bajo ditanggung oleh Pemerintah. Sehingga, dapat meringankan beban biaya operasional operator bandara akibat pandemi COVID-19.

Dikatakan, stimulus tarif PJP2U atau PSC akan berlaku di 13 bandara udara yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Hang Nadim, Batam (BTH), Kuala Namu, Deliserdang (KNO), I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS), Yogyakarta Internasional, Kulon Progo (YIA), Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Internasional Lombok, Praya (LOP), Jenderal Ahmad Yani, Semarang (SRG), Sam Ratulangi, Manado (MDC), Komodo, Labuan Bajo (LBJ), Silangit (DTB), Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), Adi Sucipto, Yogjakarta (JOG).

Stimulus PJP2U ini tentunya adalah berita baik bagi masyarakat dan industri penerbangan, diharapkan dengan stimulus ini masyarakat akan mendapatkan keringan biaya perjalanan menggunakan maskapai dengan berbagai tujuan, yang akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti industri pariwisata, sektor UMKM dan juga industri lainnya.

Tentu saja di tengah pandemi ini diharapkan masyarakat pengguna jasa transportasi udara tetap mengutamakan protocol Kesehatan dengan tetap menerapkan 3 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak.

Kemenhub berharap bagi operator penerbangan maupun operator bandar udara dengan adanya stimulus PJP2U menjadi berita baik, dengan harapan peningkatan pengguna jasa transportasi udara, namun di sisi lain para pemangku kepentingan penerbangan tetap diwajibkan menaati SE Dirjen Nomor 13 Tahun 2020. (Ant)

Link: https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1314905-berlaku-besok-pemerintah-hapus-airport-tax-di-13-bandara

Boeing 737 MAX Dinyatakan Aman Terbang oleh Regulator Penerbangan Eropa

Boeing 737 MAX Dinyatakan Aman Terbang oleh Regulator Penerbangan Eropa

ejak insiden yang menimpa Boeing 737 MAX Lion Air dan Ethiopian, pesawat tersebut dilarang terbang di seluruh dunia. Namun, hari ini Boeing akhirnya mendapat kabar positif setelah sekian lama.

Melalui BloombergEuropean Union Aviation Safety Agency (EASA) atau regulator penerbangan Eropa telah menyatakan puas atas perkembangan yang dilakukan oleh Boeing untuk pesawat Boeing 737 MAX.

Meski demikian, bukan berarti Boeing 737 MAX akan segera terbang dalam waktu dekat. EASA melalui Executive Director-nya, Patrick Ky, menyatakan bahwa Boeing 737 MAX dinyatakan aman dan bisa kembali terbang sebelum tahun 2020 berakhir.

Saat ini EASA sedang menyiapkan dokumen final untuk sertifikasi kelayakan terbang yang seharusnya akan rampung bulan depan. Kemudian komentar dari publik akan dikumpulkan selama periode 4 minggu. Barulah setelah itu di bulan Desember 2020, Boeing 737 MAX bisa kembali mengudara di langit Eropa.

Boeing 737 MAX 8 milik Garuda Indonesia. Foto oleh Ikhwan Hidayat

Boeing 737 MAX Dituntut Lebih Baik

Meski sudah dinilai layak terbang, namun EASA nampaknya tidak akan puas dengan perkembangan saat ini. Kedepannya, EASA juga mengharapkan perkembangan lanjutan untuk Boeing 737 MAX. Spesifiknya, sistem sensor sintetis ketiga akan dipasang untuk meningkatkan level keamanan dari pesawat tersebut.

Pada insiden terjatuhnya pesawat Lion Air & Ethiopian, sistem sensor angle-of-attack (AOA) pada kedua pilot mengalami malfungsi. Sensor sintetis ketiga tersebut akan menjadi fitur back-up yang membantu pilot untuk melihat apakah pesawat mengarah ke atas atau ke bawah.

Disebutkan bahwa perlu waktu 2 tahun untuk mengembangkan sensor tambahan tersebut, yang mana akan diwajibkan pada varian terbesar Boeing 737 MAX 10 yang akan mulai beroperasi di tahun 2022.

Penutup

Regulator penerbangan Eropa telah memberikan lampu hijau untuk pesawat Boeing 737 MAX. Kemungkinan besar kita bisa melihat pesawat tersebut mulai terbang di langit Eropa sebelum tahun 2021. Melihat perkembangan positif tersebut, tidak menutup kemungkinan pesawat tersebut akan turut mendapat sertifikasi & kembali terbang juga di benua lain.

Ketika kembali terbang, saya cukup percaya bahwa Boeing 737 MAX akan menjadi salah satu jenis pesawat teraman. Wajar saja mengingat banyaknya uji coba dan regulasi baru yang harus dipenuhi oleh Boeing. Meski masih ada keraguan, saya pribadi tidak masalah untuk terbang di pesawat tersebut.

Link: https://pinterpoin.com/boeing-737-max-aman-terbang-eropa/

Virgin Atlantic to Test Cabin Crew and Pilots for COVID-19 at Least Once a Month

Photo Credit: Virgin Atlantic

Beleaguered airline Virgin Atlantic is to test all of its cabin crew and pilots for COVID-19 at least once a month as part of measures to “instil confidence” in the safety of air travel. The airline, which is majority-owned by Sir Richard Branson, however, warned the move would do little to increase ticket sales without a system to replace draconian quarantine rules with mass COVID-19 passenger testing.


Pilots and cabin crew have been taking part in a trial of rapid pre-flight COVID-19 testing since September 30 on flights to Hong Kong and Shanghai. Both of these destinations require crew to present a negative COVID-19 test certificate before being allowed entry.


The plan is now to extend rapid testing to other destinations that require negative tests for crew members, as well as those where such requirements don’t currently exist. In effect, it would mean that all crew would be tested for COVID-19 at least once per month.


Testing would be mandatory for certain destinations.
The move follows a similar initiative developed by shareholder Delta Air Lines. The Atlanta-based airline has now tested every member of staff for the novel Coronavirus and plans to roll-out mass rapid testing in the near future.
Results from the mass-testing program, Delta claims, shows that cabin crew are less likely to succumb to COVID-19 than the general public. The airline put that down to safety measures like mandatory mask-wearing rules and enhanced aircraft cleaning.


Last week, Air Canada also announced plans to roll-out mass rapid COVID-19 testing for staff members on a voluntary basis. The airline is using the Abbott rapid ID NOW testing system that can produce results in as little as 15-minutes.
On Monday, the South African government had to clarify rules for flight crew entering the government after Emirates apparently cancelled some services over confusion with new COVID-19 travel restrictions. While passengers must present a negative test certificate dated within 72-hours of travel, this will no longer be a requirement for cabin crew.
They won’t, however, now be allowed to leave their hotel rooms as part of preventative measures.

Link: https://www.paddleyourownkanoo.com/2020/10/05/virgin-atlantic-to-test-cabin-crew-and-pilots-for-covid-19-at-least-once-a-month/

How to Fix Plane Certification

In this Monday, June 29, 2020 file photo, a Boeing 737 MAX jet heads to a landing at Boeing Field following a test flight in Seattle, USA.
Photo credit: AP Photo/Elaine Thompson, file

After being grounded in March 2019 following two fatal crashes, the Boeing 737 MAX is expected to be certified by the Federal Aviation Administration to fly again later this fall. Investigations pointed to a problem with the aircraft’s Maneuvering Characteristics Augmentation System, or MCAS. This automated control system was designed to stabilize the plane and compensate for the more powerful engines used on the 737 MAX compared to previous versions. The FAA’s certification of the plane has come under fire because manufacturers can speed up the process by having only enhancements to a preapproved aircraft reviewed and certified. Ronnie R. Gipson Jr., an expert in aviation law and visiting professor at the University of Memphis Cecil C. Humphreys School of Law, whose work was cited in the House Committee on transportation and infrastructure’s report on this issue, explains what happened and ways to improve these safety regulations.


What are the criticisms of the FAA certification process stemming from the 737 MAX crashes?
The process for the certification of a transport category aircraft is a very involved and costly process. The aircraft manufacturers that go down this path have to be committed to spending hundreds of millions of dollars. It starts with an initial design, and the aircraft that is produced is then subjected to dynamic flight testing for compliance with all of the Federal Aviation Administration regulations. Once the airplane satisfies all those requirements, the aircraft is given an original type certificate by the FAA. The aircraft manufacturer is then allowed to produce aircraft and sell them. 

As time goes on, technology advances and the manufacturer identifies ways to improve on that original design. So the manufacturer goes back to the FAA and says, “We want to take this initial design that we have and amend it because we made some changes.” At this point, the aircraft manufacturer files what’s called an amended type certificate application for a derivative aircraft from the baseline aircraft. For example, the original type certificate for the first 737 design was submitted to the FAA in 1967. That original design has had multiple derivative aircraft approved by the FAA, with the 737 MAX being the 13th version. In the amended type certification process, the regulatory authority focuses only on what’s changed.

Another thing to keep in mind is that the FAA just doesn’t have the manpower to oversee all the tests that go with an amended type certificate approval. Therefore, the FAA reviews most of the critical changes related to safety and delegates the noncritical changes for review to the manufacturers – in this case to a body in Boeing which consists essentially of Boeing employees.


And that’s what happened here. MCAS wasn’t necessarily presented as a change in the design impacting control in flight. As a result, the MCAS was not a priority for the FAA in the amended certificate approval process. The MCAS capabilities and what it was supposed to control were never fully revealed. That’s really where the problem started. It was with the narrative that was being presented to the FAA, and the lack of oversight in the amended type certificate process. The result was that the MCAS system that was initially presented to the FAA at the beginning of the amended type certificate process was not the same system that ended up in the aircraft (view chart in gallery).


How will the recent recertification for the 737 MAX ensure that the model is now safe?
The FAA has had to backtrack and give the MCAS system the intense level of scrutiny that it deserved. The FAA has required the manufacturer to go back and make significant adjustments to the software, in addition to changes to the operator’s manual, which is what the pilots would see.


How can the certification process be improved?

I see two paths to take. First, for a transport category aircraft, regulations are changed so that the manufacturer can receive amended type certificates for only 20 years after the original type certificate has been issued by the FAA.Here’s how that would work: An aircraft manufacturer designs an aircraft for certification in the transport category and applies for the original type certificate in 2020. Once the original type certification is awarded in, say, 2025, then the manufacturer should have 20 years. That means that the manufacturer would have until the year 2045 to seek an amendment to that original type certificate. Beginning in 2046, if the aircraft manufacturer wants to make subsequent design changes, they have to start over and get a new original type certificate.The second component to resolving this problem would be to step in and review what areas the FAA can delegate oversight authority for system changes in an amended aircraft certification application review.


What are the obstacles to making these changes?

One would be money. The FAA has a budget, and these are very costly measures because the FAA will need more engineers and administrators. And for that to happen, Congress has to be prepared to spend the money to make that happen by increasing the FAA’s budget.
There’s also going to be a cost to the industry. Implementing the proposal of a 20-year cap on the validity of that original type certificate is going to impose a greater financial cost on the aircraft manufacturers of transport category aircraft. They’re not going to have as much time to get a return on their investment for the aircraft that they produce. So the aircraft are going to end up costing more, which means the airlines are going to end up paying more for those planes. And that cost is going to trickle down to the flying public in those seats.

Certification timeline of the Boeing 737 series of aircraft.US Department of Transportation, Office of Inspector General

Link: https://www.mbtmag.com/home/news/21196218/how-to-fix-plane-certification

FAA chief not ready to re-approve Boeing 737 Max

Federal Aviation Administration (FAA) Chief Steve Dickson conducted a nearly two-hour evaluation flight at the controls of a Boeing 737 MAX on Wednesday (September 30), a milestone for the jet to win approval to resume flying after two fatal crashes. Dickson, a former military and commercial pilot, and other FAA and Boeing pilots landed shortly before 11 a.m. local time (1800 GMT) at King County International Airport – also known as Boeing Field – in the Seattle area. “I like what I saw on the flight,” Dickson told a news conference afterwards, but said he was not ready to give the jet a clean bill of health, with FAA reviews still ongoing.”We are not to the point yet where we have completed the process,” Dickson said. Dickson also told reporters he had completed the revised pilot training protocols and a session in a flight simulator. The flight was a key part of the U.S. planemaker’s long-delayed quest to persuade the FAA to lift a March 2019 grounding order triggered by 737 MAX crashes in Ethiopia and Indonesia that killed 346 people within a five-month period.

The accidents plunged Boeing into its worst-ever crisis, strained its relationship with the FAA, threw into question the U.S. regulator’s position as the standard-bearer for global aviation safety and prompted bipartisan calls in Congress to overhaul how the FAA certifies new airplanes. Dickson said; “The FAA and I in particular, will not approve the plane for return to passenger service until I’m satisfied that we’ve adequately addressed all of the known safety issues that played a role in the tragic loss of 346 lives aboard Lion Air Flight 610 and Ethiopian Airlines Flight 302. Not a day goes by that I and my colleagues don’t think about the victims and their families.”

Link: https://www.yahoo.com/news/faa-chief-not-ready-approve-220113025.html

Top FAA official flies revamped grounded Boeing 737 MAX: ‘We’re in the home stretch’

https://king5.com/embeds/video/281-ceae8507-7ecc-479c-b5f1-7a447c37d9ae/iframe?jwsource=cl

FAA Administrator Steve Dickson said he would fly a Boeing 737 MAX jet before it was recertified in the U.S.
SEATTLE — The head of the Federal Aviation Administration conducted a test flight of Boeing’s revamped 737 MAX jetliner on Wednesday as the agency considers whether to allow the plane to return to flight after two deadly crashes.
FAA Administrator Stephen Dickson, a pilot who flew for the military and Delta Air Lines, sat in the captain’s seat during a two-hour flight. An FAA spokesman said Boeing pilots were also on the plane when it took off from King County International Airport.

Dickson and Deputy Administrator Dan Elwell, the FAA’s top two officials, addressed media questions Wednesday morning about the flight and where the FAA stands as several more milestones remain to be worked through before the 18-month-old grounding is lifted.
During the press conference, Dickson said he wanted to be clear that his test flight Wednesday was separate from the official certification process underway by the FAA. Last year, Dickson said he would personally fly the 737 MAX and not sign off on its return until he was “comfortable putting his family on it.”

Dickson said Wednesday he took the same training that the Joint Operations Evaluation Board recently looked at during their work at the London Gatwick Airport, followed by a session in a 737 MAX simulator.
“It was important to me to experience firsthand the training and the handling of the aircraft so I can have the most complete understanding possible as we move forward with this process,” said Dickson.
The crew put the jet through repeated changes in direction, speed and altitude as it headed east over the Cascade Range into central Washington state, according to data from tracking site Flightradar24.com.
“I like what I saw [during the flight], said Dickson. “Its been a constructive week. That doesn’t mean I don’t have some debrief items for the Boeing team and FAA team. I have some observations that I’m going to share with them. That’s going to be incorporated into the process going forward.”

The MAX has been grounded since March 2019 following two deadly crashes. The crashes have been blamed on an automated anti-stall system that pushed the noses of the planes down based on faulty readings from sensors. Boeing hopes to win FAA approval later this year for changes it has made to flight-control software and computers.
“Not a day goes by that I and my colleagues don’t think about the victims and their families and our solemn responsibility to get this right,” Dickson said Wednesday.
The FAA won’t approve passenger service for the 737 MAX until the known safety issues that played a role in the two deadly crashes have been “adequately addressed.”
“We’re in the home stretch, but that doesn’t mean we’re going to take shortcuts to get it done by a certain date,” said Dickson.

In Washington, the House Transportation Committee approved legislation to change the way the FAA certifies new planes, including the agency’s reliance on employees of Boeing and other aircraft makers to perform key safety analysis.
The bill would not eliminate the FAA’s use of private-sector employees to review their own companies’ planes – lawmakers believe it would be too expensive for FAA to do the work, and that the aerospace companies have more technical expertise. Instead, the bill would give FAA approval over picking private-sector employees who perform safety analysis and allow civil penalties for companies that interfere with their work. Boeing whistleblowers complained of pressure to approve systems on the MAX.

The bill would also require plane manufacturers to tell the FAA, airlines and pilots about automated systems that can alter a plane’s path. Top FAA officials and most pilots did not know about the anti-stall system on the MAX, called MCAS, until after the first crash, in October 2018 in Indonesia. Less than five months later, another MAX crashed in Ethiopia. In all, 346 people died.
“Safety has to be the primary role for the FAA, and that’s one of the concerns we had in our investigative report, that Boeing and the FAA were too close, and that needs to be separated,” said Rep. Rick Larsen, the Washington state Democrat who is chair of the Aviation Subcommittee.
“Those crashes were the inevitable culmination of stunning acts of omissions within Boeing and the Federal Aviation Administration,” said committee Chairman Peter DeFazio, D-Ore.
Rep. Garret Graves, R-La., a staunch defender of the FAA, said the agency represents “the gold standard” in aviation regulation but the crashes show the need for improvement.

The committee approved the bill by what appeared to be a unanimous voice vote. Rep. Paul Mitchell, R-Mich., left the meeting after complaining that lawmakers had only one day to read the bill, which he called an “absurd” rush for such a complex, technical subject.
The measure, based on recommendations from U.S. and international regulators and safety investigators, goes next to the full House. Its fate is uncertain, however. A similar bill was pulled from consideration in a Senate committee on Sept. 16, and Congress is rushing to adjourn so that lawmakers can go home and campaign for re-election.

Link: https://www.king5.com/article/tech/science/aerospace/boeing/boeing-737-max-test-flight-faa-stephen-dickson/281-9be0a501-a174-49b6-9800-bca40f150a0b

KELANGSUNGAN BISNIS MASKAPAI KIAN BERAT – PEMBIAYAAN KHUSUS AVIASI DIGAGAS

Bisnis, JAKARTA — Menghadapi kondisi industri penerbangan nasional yang kian berat, kalangan maskapai mendesak dibentuknya lembaga pembiayaan nonbank khusus untuk aviasi guna mendukung kelangsungan bisnis mereka.

Bisnis Indonesia, Rabu, 30 September 2020, halaman 3.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja menegaskan

Terobosan fundamental harus mulai disusun selama satu hingga dua pekan ke depan melalui strategi pembiayaan yang dihadirkan oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini nilai tukar rupiah menjadi momok

utama bagi industri penerbangan yang dapat menggerus operasional maskapai.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, kata Denon, bisnis penerbangan dapat terpinggirkan dengan beban

risiko yang terus meningkat. Apalagi saat ini dunia usaha sedang menghadapi kondisi darurat akibat bencana nonalam yang disebabkan pandemi Covid-19. Adanya semacam proteksi dari pemerintah, kata Denon, sangat dibutuhkan agar kelangsung bisnis penerbangan dapat terjaga.

Lembaga yang diusulkan oleh INACA pada prinsipnya seperti yang sudah berjalan saat ini untuk pembiayaan ekspor impor, yaitu Lembaga Pembiyaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank). Model pembiayaan dari lembaga khusus semacam itu, kata Denon, bisa juga dipertimbangkan untuk direalisasikan guna mendukung kelangsungan bisnis maskapai penerbangan.

Menurut dia, dalam kondisi yang serba sulit saat ini, pemerintah harus hadir secara nyata dalam industri transportasi udara nasional. “Lembaga ini bisa diinisiasi sejak awal, karena musuh utama maskapai nilai tukar menjadi kesulitan tersendiri bagi industri penerbangan karena nilainya bergeser dari waktu ke waktu. Ini untuk mengurangi ketergantungan dari lembaga dan bargaining power maskapai cukup kuat,” ujarnya, Selasa (29/9).

Denon, yang juga CEO Whitesky Aviation tersebut, mengemukakan bahwa jumlah penumpang transportasi udara di Tanah Air hingga Agustus mencapai 2 juta hingga 3 juta per bulannya. Angka ini hanya mencapai 30% dibandingkan dengan pencapaian pada 2019. Adapun jumlah penumpang pada 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan sekitar 20%. Jumlah penumpang pada 2018 tercatat sebesar 115 juta orang dan pada 2019 berjumlah 91 juta orang.

“Kami melihat ada upaya realistis menghadapinya di mana demand yang ada saat ini tidak bisa kembali seperti pada 2019. Upaya memangkas biaya dan mengurangi beban harus dilakukan secara bertahap,

sehingga pasar maskapai yang saat ini mencapai 40% secara realistis bisa dicapai,” papar Denon.

TIDAK MUDAH

Terkait dengan menjaga kelangsungan bisnis penerbangan, Kementerian Perhubungan mendukung upaya maskapai dalam bernegosiasi dengan perusahaan sewa pesawat (lessor) meski tergolong tidak mudah, karena klausul kontrak tidak secara khusus membahas kondisi darurat seperti pandemi saat ini.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengemukakan pada umumnya sistem pembiayaan pesawat udara yang diberikan lessor adalah dengan operating lease (sewa) dan beberapa lessor mendapatkan pembiayaan melalui bank terkemuka dunia. Dia mengakui pandemi Covid-19 berdampak berat kepada lessee yang tidak bisa membayar biaya sewa pesawat sesuai jadwal yang telah disepakati. Namun sayangnya di dalam konteks perjanjian sewa pesawat secara umum tidak dibahas khusus mengenai wabah dan kewajiban lessee kepada lessor bisa dikatakan absolut.

“Alhasil dalam hal terjadi wabah negosiasi untuk restrukturisasi menjadi hal yang tidak mudah.” Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 75% atau 483 unit dari total 641 unit pesawat AOC 121 atau Air Operator Certifi cate menggunakan skema sewa pesawat udara. Sementara itu untuk AOC 135 sekitar 38% di antaranya atau 124 unit dari total 320 unit yang menggunakan sewa.

Pesawat dengan kapasitas di atas 30 kursi penumpang dikategorikan sebagai AOC 121, sedangkan pesawat berkapasitas di bawahnya atau borongan ditandai dengan AOC 135. “Pemerintah mendukung

kondisi pembiayaan pesawat. Apa yang bisa kami dukung, pasti kami dukung. Kami juga memonitor terus langkah gugatan di Prancis dan London. Karena meskipun sama-sama di Eropa standar memberlakukan perjanjian b to b berbeda,” kata Novie.

Sebanyak 15 badan usaha niaga berjadwal nasional melakukan pengurangan frekuensi meski telah kembali melayani rute penerbangan domestik periode summer 2020, kecuali TransNusa yang telah berhenti sementara pada 2019.

Untuk rute internasional, maskapai nasional juga mengurangi rute dan frekuensinya. Garuda Indonesia dari 30 rute hanya beroperasi 11 rute, sedangkan AirAsia dari 25 rute hanya melayani 5 rute pada Juli 2020.

Dimintai komentarnya, Hendra Ong, praktisi hukum leasing dan keuangan pesawat, menjelaskan maskapai dan perusahaan leasing menerapkan empat skema transaksi pesawat yang berlaku secara internasional dan juga diterapkan di Indonesia. Di antaranya direct financing, finance lease, operating

lease serta sale and lease back.

Dari skema-skema tersebut tidak ada klausul kondisi darurat force majeure melainkan net lease. Alhasil, ketika pesawat didistribusikan kepada maskapai maka seluruh kewajiban pembayaran dan pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan kontrak.

“Apapun yang terjadi termasuk ketika ada Covid-19 kewajiban pembayaran rental, termasuk pemeliharaan tetap harus dilakukan. Namun lessor sebenarnya juga reasonable. Selama 6 bulan ini ada yang melakukan restrukturisasi amendemen dan penyesuaian bunga,” ujarnya tanpa merinci maskapai dimaksud.

Anitana Widya Puspaanitana.puspa@bisnis.com

FAA chief will pilot Boeing’s 737 MAX in Seattle Wednesday as ungrounding nears

Federal Aviation Administration (FAA) chief Steve Dickson on Wednesday will fulfill a promise he made just months after taking command of the regulatory agency in the midst of Boeing’s 737 MAX crisis.

“I am not going to sign off on this aircraft until I fly it myself and am satisfied I would put my own family on it without a second thought,” Dickson told FAA employees last November.

On Wednesday he’ll take off from Boeing Field in a high-profile test flight intended as Dickson’s personal assurance to the public that the MAX is safe following 19 months of intense scrutiny by his agency.

It’s the clearest signal yet that the FAA is poised to unground the jet in late October or early November.

The MAX was grounded worldwide in early March 2019 after the second of two fatal accidents that together killed 346 people aboard almost-new aircraft. A series of investigations established that the pilots on the Lion Air and Ethiopian Airlines jets struggled against a flawed flight control system on the MAX that overcame their commands.

Since then, the FAA and international regulators have been minutely examining the fixes proposed by Boeing.

As the company girds against the new existential threat posed by the historic pandemic-driven aviation downturn, Dickson’s flight is a high-stakes moment.

For the MAX crisis that has consumed Boeing, shattering its plans for accelerated production and causing the loss of significant market share to rival Airbus, it could perhaps at last be a turning point.

Dickson tests Boeing’s fixes
Dickson’s MAX test plane is scheduled to depart from Boeing Field at about 9 a.m. and is expected to fly for about two hours. Dickson will brief reporters after landing, at a news conference around 11:30 a.m. that will be broadcast live on the FAA’s website and social-media platforms.

On Tuesday in Seattle, Dickson and FAA Deputy Administrator Dan Elwell completed the recommended new pilot training for the MAX as part of the preparation for the flight.

Dickson is a former Air Force F-15 jet fighter pilot, and as a captain with Delta Air Lines he flew the previous models of the 737 as well as other Boeing and Airbus jets. At Delta, he rose to senior vice president of flight operations, responsible for the safety and operational performance of the airline’s global fleet.

He took charge of the FAA in July 2019.

Testifying in December before the U.S. House Transportation Committee, Dickson reiterated the FAA position that “when the 737 MAX is returned to service, it will be because the safety issues have been addressed and pilots have received all the
training they need to safely operate the aircraft.”

Last December, Dickson starkly rebuked Boeing’s then-CEO Dennis Muilenburg for seeming to push for clearance to fly the MAX by the end of that month.

In August, the FAA laid out the proposed design changes on the MAX that it believes will make it safe. The proposals drew more than 200 comments from the public and aviation experts.

As the ungrounding approaches, foreign aviation regulators are lining up their own requirements and Congress is beginning to consider legislation to reform the process through which the FAA certifies airliners.

Last week, the executive director of the European Union Aviation Safety Agency (EASA), Patrick Ky, said publicly that his agency expects to sign off on ungrounding the 737 MAX in November.

EASA will stipulate further changes beyond those in the FAA proposal, but Ky said those can be retrofitted after the jet’s return to service and so won’t delay the MAX’s ungrounding.

And on Monday, the House Committee on Transportation announced a bipartisan legislative proposal designed to strengthen the FAA certification process.

However, at this point ahead of the election, it’s unlikely new legislation can be passed before next year.

An FAA report detailing the required pilot training must be published, with a period for public comment.

And a multi-agency Technical Advisory Board must review the final design documentation and issue its report.

Federal Aviation Administration administrator Steve Dickson speaks to journalists at the Dubai Airshow in November 2019. Dickson will fly Boeing’s updated 737 MAX  Wednesday to assure the public the jet is now safe. (Jon Gambrell / The Associated Press)
Federal Aviation Administration administrator Steve Dickson speaks to journalists at the Dubai Airshow in November 2019. Dickson will fly Boeing’s updated 737 MAX Wednesday to assure the public the jet is now safe. (Jon Gambrell / The Associated Press) 

Link: https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/faa-chief-will-pilot-boeings-737-max-in-seattle-wednesday-as-ungrounding-nears/

Erick Thohir akan Bubarkan 14 BUMN, Salah Satunya Merpati Airline

erick-thohir-akan-bubarkan-14-bumn-salah-satunya-merpati-airlines
Menteri BUMN Erick Thohir saat peluncuran logo Kementerian BUMN, Rabu (1/7/2020). (Sumber: Dokumentasi Kementerian BUMN)

JAKARTA, KOMPAS TV – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMNErick Thohir disebut akan membubarkan 14 perusahaan milik negara atau pelat merah.

Nantinya, proses pembubaran tersebut akan melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.

Adapun saat ini total keseluruhan BUMN sebanyak 108. Dengan dibubarkannya 14 perusahaan, maka akan tersisa 94 perusahaan nantinya.

“Ke depan akan ada BUMN yang akan dipertahankan dan dikembangkan ada 41 BUMN,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

“Yang dikonsolidasikan atau dimerger ada 34, yang dikelola PPA 19 dan yang akan dilikuidasi melalui PPA ada 14. Ini akan membuat BUMN jadi ramping.”

Arya menambahkan, saat ini Kementerian BUMN tak memiliki hak untuk langsung melakukan likuidasi atau pembubaran perusahaan pelat merah tersebut.

Namun, nantinya akan ada aturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

“Kita mau perluasan supaya bisa melikuidasi, memerger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weight. Yang mana artinya tidak mungkin lagi bisa diapa-apain,” kata Arya.

Arya mencontohkan, salah satu BUMN yang masuk dalam kategori dead weight yakni PT Merpati Nusantara Airlines.

“Kita tahu seperti Merpati. Sampai hari ini masih hidup, padahal sudah tidak operasional lagi dan banyak perusahaan-perusahaan seperti ini,” ujar Erick.

“Ada PT Industri Gelas misalnya, lalu PT Kertas Kraft, itu seperti itu. Kita enggak bisa apa-apa, karena enggak punya kewenangan untuk melikuidasi atau memerger perusahaan.”

Link: https://www.kompas.tv/article/112073/erick-thohir-akan-bubarkan-14-bumn-salah-satunya-merpati-airlines

UN body advises Pakistan to stop issuing pilots’ licenses: Report

United Nations logo

Advice comes after Pakistan opened a probe into allegations that many airline pilots have been issued fake credentials.

The International Civil Aviation Organization (ICAO) has advised Pakistan to undertake “immediate corrective actions” and suspend the issuance of any new pilot licenses in the wake of a scandal over falsified licenses, according to an official and a document seen by the Reuters news agency.

The recommendations from ICAO, a specialised agency of the United Nations that works to ensure safety in international air transport, come days after Pakistan opened a criminal probe into 50 pilots and five civil aviation officials who allegedly helped them falsify credentials to secure pilot licences.

“Pakistan should improve and strengthen its licensing system to ensure that it takes into account all necessary processes and procedures and prevents inconsistencies and malpractices before new licenses are issued and privileges of suspended licenses are re-established,” the ICAO said in a previously unreported letter to the Pakistan Civil Aviation Authority (PCAA) last week.

A Pakistan International Airlines Airbus A320 crashed into a residential area of Karachi, Pakistan, on May 24, killing 98 people [File: Shahzaib Akber/EPA]
A Pakistan International Airlines Airbus A320 crashed into a residential area of Karachi, Pakistan, on May 24, killing 98 people [File: Shahzaib Akber/EPA]

A Pakistani aviation ministry official told Reuters that the country has not issued any new licenses since July, in the wake of the scandal.

A spokesperson for Pakistan’s aviation ministry, who is also a spokesperson for the PCAA, was not immediately available for comment on the ICAO advisory when contacted by Al Jazeera.

Al Jazeera reported in July claims by Pakistani pilots that fraud and improper flight certification practices at the country’s civil aviation regulator were rampant, and that air safety has routinely been compromised by airlines through faulty safety management systems, incomplete reporting and the use of regulatory waivers.

Pakistan International Airlines (PIA), the country’s largest airline and only major international carrier, was at the centre of most of the air safety complaints, and has denied all of the allegations.

The country’s aviation minister has said that almost a third of all licensed Pakistani pilots had obtained their certifications fraudulently.

A troubled record
His comments came weeks after a PIA passenger jet crashed in May in the southern city of Karachi, killing 98 people.

Pakistan has had a troubled aircraft safety record, with five significant commercial or charter airliner crashes in the last 10 years alone, killing 445 people.

In the same period, there have been numerous other non-fatal safety incidents, including engines shutting down in mid-flight or on takeoff, landing gear failures, runway overruns and on-the-ground collisions, according to official reports and pilot testimony.

In 2019, Pakistan’s aviation industry registered 14.88 accidents per million departures, according to the ICAO, far above the global average of 3.02.

The Montreal-based agency’s recommendations come ahead of an ICAO audit to assess the country’s aviation safety management systems.

The ICAO audit, originally scheduled for November this year, has been moved to June, effectively giving the PCAA more time to work on reforms, the official said.

An ICAO representative declined to comment to Reuters on specific details of the advice to Pakistan, but said in an email that ICAO is “helping Pakistan to recognise concerns, and if they do not take swift action on them we will actively notify other countries about them.”

The pilot scandal has tainted Pakistan’s aviation industry and hurt PIA, which has been barred from flying into Europe and the United States.

In addition to revoking the licenses of 50 pilots, Pakistan has also suspended another 32 pilots for a year.

Link: https://www.aljazeera.com/economy/2020/9/25/un-body-advises-pakistan-to-stop-issuing-pilots-licenses-reporthttps://www.aljazeera.com/economy/2020/9/25/un-body-advises-pakistan-to-stop-issuing-pilots-licenses-report